
Saat ini, sistem pencatatan tanah dan basis data pengelolaan tanah di 11 komune di wilayah timur dan tengah distrik Thang Binh telah dibangun, diintegrasikan, dioperasikan dan dieksploitasi.
Total luas konsolidasi tanah dan tukar-menukar kavling telah disurvei dan mencapai 5.783,9 hektar, mencakup 93,53% dari total luas konsolidasi tanah dan tukar-menukar kavling. Luas sertifikat hak guna tanah telah diberikan seluas 3.044,2 hektar, mencakup 53% dari total luas konsolidasi tanah dan tukar-menukar kavling. Sebanyak 12.000 sertifikat/3.044,2 hektar telah diberikan untuk sertifikat hak guna tanah setelah konsolidasi tanah dan tukar-menukar kavling.
Menurut laporan ringkasan Komite Rakyat komune dan kota, hingga akhir tahun 2023, terdapat sekitar 1.030 kasus pelanggaran hukum pertanahan di distrik tersebut. Total luas lahan publik yang ditinjau dan dicatat menurut catatan pertanahan adalah 1.199,1 hektar.

Sumber daya mineral di distrik ini terutama mencakup mineral yang digunakan sebagai bahan bangunan umum. Selain itu, terdapat pula sumber daya pasir putih di wilayah timur dan daerah dengan sumber daya emas. Distrik ini memiliki 27 tambang mineral untuk bahan bangunan umum yang telah direncanakan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan mineral untuk bahan bangunan umum.
Pada konferensi tersebut, berbagai sektor dan daerah memaparkan laporan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara; situasi terkini pelanggaran peraturan perundang-undangan pertanahan; situasi terkini pembangunan perumahan di lahan kebun dan kolam dalam satu lahan dengan perumahan (perubahan peruntukan lahan secara ilegal) serta solusi penanganan pelanggaran di masa mendatang.
Bersamaan dengan itu, kekurangan dan keterbatasan dalam penanganan pelanggaran administrasi serta pelaksanaan keputusan penanganan pelanggaran administrasi di bidang pertanahan di distrik Thang Binh; solusi di masa mendatang.
Sumber
Komentar (0)