Saat ini, Pasal 4 Surat Edaran Nomor 17/2012/TT-BGDDT mengatur hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pemberian les tambahan, yaitu:
- Tidak memberikan kelas tambahan bagi siswa yang telah diatur oleh sekolah untuk belajar 2 sesi/hari.
- Tidak memberikan pelajaran tambahan kepada peserta didik Sekolah Dasar, kecuali pada mata pelajaran: kesenian, pendidikan jasmani , dan keterampilan hidup.
- Universitas , sekolah tinggi, sekolah kejuruan, dan sekolah pelatihan kejuruan tidak menyelenggarakan pengajaran dan pembelajaran tambahan konten sesuai dengan program pendidikan umum.
- Bagi guru yang menerima gaji dari dana gaji satuan kerja perangkat daerah:
Tidak diperkenankan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar tambahan di luar sekolah, tetapi boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar tambahan di luar sekolah;
Tidak diperkenankan memberikan pelajaran tambahan di luar sekolah bagi peserta didik yang sedang diajar oleh guru dalam kurikulum reguler tanpa seizin Kepala instansi yang membina guru tersebut.
Namun, dalam draf Surat Edaran terbaru Kementerian Pendidikan dan Pelatihan tentang Pendidikan dan Pelatihan Tambahan, ketentuan mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pendidikan tambahan tersebut tidak disinggung lagi.
Sesuai dengan Pasal 5 rancangan tersebut, guru (termasuk Wakil Kepala Sekolah) yang bekerja dan menerima gaji dari dana gaji lembaga pendidikan umum atau lembaga pendidikan berkelanjutan negeri, diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengajaran ekstrakurikuler di luar sekolah, tetapi harus memenuhi persyaratan berikut:
- Melaporkan kepada Kepala Sekolah tentang mata pelajaran, tempat, waktu pembelajaran tambahan dan berkomitmen kepada Kepala Sekolah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, tidak melanggar prinsip-prinsip pembelajaran tambahan.
- Apabila dalam kelas ekstrakurikuler seorang guru terdapat peserta didik yang sama dengan kelas yang diajar langsung oleh guru tersebut di sekolah, maka guru tersebut wajib melaporkan dan membuat daftar peserta didik tersebut (nama lengkap peserta didik; kelas yang ada di sekolah) kepada Kepala Sekolah dan berkomitmen untuk tidak melakukan segala bentuk pemaksaan terhadap peserta didik untuk mengikuti kelas ekstrakurikuler.
- Kepala Sekolah yang berpartisipasi dalam pengajaran ekstrakurikuler harus melapor kepada dan menerima persetujuan dari Kepala Departemen Pendidikan dan Pelatihan (untuk sekolah menengah pertama) dan Direktur Departemen Pendidikan dan Pelatihan (untuk sekolah menengah atas).
Terlihat bahwa draf Surat Edaran yang baru telah melonggarkan peraturan tentang pembelajaran dan pengajaran tambahan. Dengan demikian, guru yang mengajar kelas tambahan kepada siswa yang mengajar langsung di sekolah tidak perlu meminta izin dari Kepala Dinas Pendidikan, tetapi hanya perlu melapor, membuat daftar siswa, dan berkomitmen untuk tidak memaksa siswa mengikuti kelas tambahan.
Peraturan yang melarang bimbingan belajar tambahan bagi siswa sekolah dasar juga tidak ada lagi.
Terkait prinsip-prinsip pembelajaran tambahan, Pasal 3 draf Surat Edaran Kementerian Pendidikan yang baru menetapkan bahwa pembelajaran tambahan hanya dapat diselenggarakan apabila siswa memiliki kebutuhan untuk belajar tambahan, belajar tambahan secara sukarela, dan memperoleh persetujuan orang tua atau wali. Tidak ada bentuk paksaan yang dapat digunakan untuk memaksa siswa belajar tambahan.
Lamanya, waktu, dan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tambahan harus sesuai dengan kondisi psikologi dan tingkat usia peserta didik, memperhatikan kesehatan peserta didik, serta menaati peraturan perundang-undangan di bidang keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kebersihan lingkungan di tempat kegiatan belajar mengajar tambahan tersebut dilaksanakan.
Draf tersebut menetapkan bahwa pengajaran dan pembelajaran tambahan tidak dapat diselenggarakan di sekolah yang sudah menyelenggarakan 2 sesi/hari.
Kelas tambahan tidak boleh mengurangi isi program mata pelajaran dalam rencana pendidikan sekolah untuk mencakup pengajaran dan pembelajaran tambahan. Pada saat yang sama, kelas tambahan tidak boleh mengajarkan materi tambahan lebih awal dari pembagian program mata pelajaran dalam rencana pendidikan sekolah; dan tidak boleh menggunakan contoh, pertanyaan, dan latihan yang telah diajarkan atau dipelajari tambahan untuk menguji dan mengevaluasi siswa.
Secara khusus, konten pengajaran dan pembelajaran tambahan harus berkontribusi untuk memantapkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan kepribadian siswa; tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum Vietnam, dan tidak boleh mengandung prasangka tentang etnis, agama, pekerjaan, jenis kelamin, status sosial, adat istiadat, dan tradisi Vietnam.
[iklan_2]
Sumber: https://laodong.vn/giao-duc/noi-long-quy-dinh-ve-day-them-cho-giao-vien-1386005.ldo
Komentar (0)