Informasi di atas tercantum dalam surat resmi Kementerian Pendidikan dan Pelatihan yang dikirimkan kepada Departemen Pendidikan dan Pelatihan tentang pelaksanaan tugas pendidikan dasar, tahun ajaran 2024-2025.
Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan mewajibkan sekolah untuk memastikan jumlah siswa per kelas sesuai dengan ketentuan Piagam Sekolah Dasar, yaitu 35 siswa per kelas, dan pada saat yang sama memiliki peralatan mengajar minimum yang memadai. Sekolah harus memastikan rasio 1,5 guru per kelas dan struktur guru yang memadai untuk mengajar mata pelajaran dan kegiatan pendidikan untuk mengajar 2 sesi per hari.
Untuk sekolah yang menyelenggarakan 2 sesi/hari, setiap hari tidak boleh lebih dari 7 pelajaran, setiap pelajaran berdurasi 35 menit, dan setiap minggu harus minimal 9 pelajaran. Sekolah dapat secara proaktif memilih bentuk penyelenggaraan dan mengalokasikan waktu yang sesuai dengan mata pelajaran pilihan.
Untuk sekolah berasrama, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan mewajibkan sekolah untuk bersepakat dengan orang tua tentang prinsip kesukarelaan. Penyelenggaraan makanan untuk siswa berasrama harus menjamin kebersihan, keamanan pangan, gizi, dan kesehatan siswa.
Untuk kegiatan ekstrakurikuler, berdasarkan kebutuhan dan minat siswa, sekolah dapat menyelenggarakannya dalam bentuk kegiatan klub atau memanfaatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, lapangan olahraga, lapangan latihan, gedung serbaguna, dan sebagainya. Hal ini perlu mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
Saat mengajar Bahasa Asing pilihan 1 (Inggris, Prancis, Mandarin, Rusia, Jepang, Korea, Jerman) untuk kelas 1 dan 2, sekolah perlu memastikan konektivitas. Waktu pengajaran disesuaikan untuk menghindari kelebihan beban siswa.
Untuk kelas 3, 4, dan 5, Bahasa Asing 1 wajib. Sekolah menggunakan materi pembelajaran Bahasa Inggris berbasis komputer dan daring untuk sekolah dasar guna memastikan kualitas, kepraktisan, dan kesesuaian dengan kondisi setempat.
Terkait ujian dan penilaian siswa, metode dan bentuk penilaian mata pelajaran dan kegiatan pendidikan harus menjamin kejujuran, objektivitas, keadilan, dan keakuratan penilaian hasil belajar dan pelatihan siswa. Pemberian penghargaan harus substansial dan sesuai dengan peraturan, tidak boleh dilakukan secara meluas sehingga menimbulkan frustrasi bagi orang tua.
Kementerian Pendidikan dan Pelatihan mendorong daerah-daerah yang memiliki kondisi untuk menyelenggarakan program pendidikan terpadu, menerapkan model pendidikan maju dan modern untuk memenuhi beragam kebutuhan peserta didik.
Namun, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan perlu meninjau kembali ketentuan tersebut untuk memastikan pelaksanaan hubungan pendidikan dan program pendidikan terpadu sesuai peraturan. Hindari situasi di mana lembaga pendidikan menjalin hubungan dengan lembaga asing yang tidak memenuhi ketentuan.
Selain itu, provinsi dan kota perlu menerapkan pendidikan STEM secara luas di semua lembaga pendidikan. Menurut Kementerian, ini adalah metode pendidikan yang bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan aplikasi praktisnya. Siswa terlibat secara aktif dan proaktif dalam pembelajaran dan mampu menerapkan pengetahuan yang baru mereka pelajari untuk memecahkan masalah.
Phu Tho mengurangi jumlah kelas khusus pada tahun ajaran 2021-2022
SMA Berbakat Hung Vuong (Provinsi Phu Tho) baru saja mengumumkan kuota pendaftaran untuk kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Dengan demikian, total kuota dan kelas khusus adalah 300 siswa, dengan 30 siswa per kelas.
Khawatir dengan tekanan peningkatan ukuran kelas
Tahun ajaran ini, negara ini memiliki lebih dari 8,7 juta siswa sekolah dasar, dengan rasio siswa terhadap kelas mencapai 31,27%. Menurut Bapak Thai Van Tai, Direktur Departemen Pendidikan Dasar (Kementerian Pendidikan dan Pelatihan), hal ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Sumber: https://vietnamnet.vn/bo-giao-duc-yeu-cau-bac-tieu-hoc-khong-qua-35-em-lop-2308581.html
Komentar (0)