Pemasangan pelampung sinyal pada entitas di kepulauan Truong Sa tanpa persetujuan Vietnam merupakan pelanggaran kedaulatan Vietnam atas kepulauan tersebut, dan oleh karena itu tidak memiliki nilai hukum.
Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Pham Thu Hang. (Foto: VNA)
Pada tanggal 25 Mei, menanggapi pertanyaan wartawan mengenai reaksi Vietnam terhadap pemasangan tiga pelampung sinyal oleh Pusat Jaminan Keselamatan Maritim Kementerian Perhubungan Tiongkok pada beberapa entitas di kepulauan Truong Sa, Vietnam, Wakil Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang, menegaskan: "Vietnam memiliki dasar hukum dan bukti historis yang lengkap untuk menegaskan kedaulatannya atas kepulauan Truong Sa maupun kepulauan Hoang Sa sesuai dengan hukum internasional.
Pemasangan pelampung sinyal pada entitas di kepulauan Truong Sa tanpa persetujuan Vietnam merupakan pelanggaran kedaulatan Vietnam atas kepulauan tersebut, dan oleh karena itu tidak memiliki nilai hukum.
Wakil Juru Bicara Pham Thu Hang menyatakan: Vietnam meminta agar pihak-pihak terkait tidak mengambil tindakan yang memperumit situasi, menghormati kedaulatan Vietnam, menghormati hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Timur (DOC), dan menjaga lingkungan yang damai, stabil, dan kooperatif di Laut Timur./.
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)