TikTok mengakui bahwa data pengguna AS disimpan di Tiongkok, tetapi tidak diberikan kepada pemerintah Tiongkok
TikTok, yang dimiliki oleh ByteDance (Tiongkok) dan salah satu aplikasi jejaring sosial dengan pertumbuhan tercepat, baru saja mengakui bahwa "beberapa data pembuat konten" disimpan di Tiongkok, menurut The Telegraph pada 24 Juni.
Berita itu muncul menyusul pengawasan publik yang ketat terhadap TikTok, di tengah kekhawatiran keamanan nasional di AS karena kepemilikan aplikasi tersebut oleh China.
Dalam surat tersebut, TikTok menyatakan bahwa pembuat konten didefinisikan sebagai pengguna “yang memiliki hubungan komersial dengan mereka,” seperti influencer yang membuat konten dengan bayaran.
Surat yang dikirimkan kepada dua anggota kongres AS tersebut menyatakan bahwa kontrak dan "dokumen terkait" para pembuat konten tersebut disimpan di luar AS.
Informasi tentang pembuat konten seperti formulir pajak dan nomor jaminan sosial disimpan di China, majalah Forbes melaporkan pada tanggal 22 Juni.
"Pemerintah Tiongkok tidak meminta TikTok untuk memberikan data ini. TikTok tidak memberikan data ini kepada pemerintah Tiongkok atau partai berkuasa, dan TikTok juga tidak akan melakukannya," ujar seorang juru bicara perusahaan.
Senator AS Marsha Blackburn dan Richard Blumenthal mengeluarkan pernyataan yang menyatakan kekhawatiran tentang TikTok yang menyimpan data pribadi warga negara AS "dalam jangkauan pemerintah Tiongkok".
Negara bagian AS melarang TikTok sepenuhnya, apa pendapat warga?
Banyak negara Barat khawatir bahwa data yang dikumpulkan TikTok dari perangkat warga negara dapat disaring oleh agen China yang mencari target berharga untuk dimata-matai.
Pada bulan Februari, Inggris melarang TikTok pada perangkat pejabat pemerintah.
Namun, TikTok telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak bekerja sama dengan Beijing dalam masalah-masalah tersebut. Bulan lalu, TikTok mengajukan gugatan setelah negara bagian Montana di AS melarang penduduknya memasang aplikasi tersebut.
Larangan tersebut diperkirakan akan berlaku tahun depan dan dikatakan oleh TikTok melanggar hak kebebasan berbicara warga Amerika dan "berdasarkan kesalahpahaman mendasar".
[iklan_2]
Tautan sumber
Komentar (0)