
Dengan demikian, 48 prosedur administratif pertanahan dan 10 prosedur internal di tingkat pusat, provinsi, dan desa telah dirinci dalam diagram, yang membantu otoritas di semua tingkatan memahami dengan jelas peraturan, kewenangan, dan proses implementasinya sesuai dengan model baru desentralisasi, pendelegasian kewenangan, dan pembagian kewenangan. Pada saat yang sama, penggambaran diagram juga membantu masyarakat dengan mudah mengakses dan melaksanakan hak serta kewajiban mereka terkait pertanahan.
Menurut Ibu My, setelah diterbitkan dalam waktu singkat, dokumen praktis ini membantu daerah memahami dengan jelas peraturan, kewenangan, dan proses implementasinya, sehingga dapat melaksanakan tugas pengelolaan lahan secara efektif, dan berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan lahan negara di tingkat daerah. "Departemen akan terus memperbarui dan melengkapi isi panduan dalam Buku Panduan ini apabila terdapat perubahan, penambahan, dan penggantian dari otoritas yang berwenang," ujar Ibu My.
Dokumen Buku Pegangan diposting dan diperbarui di:
https://qldd.mae.gov.vn/panduan-elektronik-tentang-proses-administrasi-pengelolaan-obat-dan-obat-lokal-fungsi-pengelolaan-negara-negara-negara-negara-bo-nong-nghiep-va-moi-truong-3318.htm
Sebelumnya, pada awal Juli 2025, Kementerian Pertanahan menerbitkan "Buku Panduan Pengelolaan Pertanahan Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dua Tingkat". Buku Panduan ini tidak hanya memuat kewenangan dan tugas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 151/2025/ND-CP, tetapi juga merangkum kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pertanahan dan Peraturan Pemerintah yang merinci pelaksanaan Undang-Undang tersebut tanpa desentralisasi, pendelegasian kewenangan, dan pembagian kewenangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 151/2025/ND-CP.

Sumber: https://baolaocai.vn/them-do-hoa-vao-so-tay-ve-huong-dan-quan-ly-dat-dai-khi-thuc-xien-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-post649703.html
Komentar (0)