Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan hal tersebut, Dewan Disiplin Distrik Binh Tan telah mendisiplinkan 4 pejabat dan mantan pejabat Distrik Tan Tao terkait insiden tersebut. Di antaranya, seorang petugas pertanahan yang saat ini menjabat terpaksa mengundurkan diri karena bertanggung jawab langsung atas area tersebut tetapi tidak segera mendeteksi pelanggaran konstruksi. Seorang mantan wakil ketua distrik diberi peringatan dan seorang mantan ketua distrik diberi teguran. Selain itu, sejumlah petugas pertanahan lainnya telah mengundurkan diri sehingga tindakan disiplin tidak dipertimbangkan. Selain menangani tanggung jawab, badan investigasi distrik juga sedang menyelidiki, dan jika terdapat unsur pidana, mereka akan dituntut.
Ratusan proyek konstruksi ilegal dihancurkan secara paksa.
Distrik Binh Tan telah mempertimbangkan secara saksama dan ketat tanggung jawab para pejabat mengingat banyaknya bangunan yang melanggar, pelanggaran jangka panjang, dan tanggung jawab para pejabat baik sebelum maupun saat ini. Bangunan yang melanggar terkonsentrasi di beberapa area. Beberapa area telah ditangani secara paksa, sementara yang lain telah dibongkar sendiri oleh warga tetapi tidak sepenuhnya. Setelah distrik menegakkan pembongkaran, beberapa bangunan ilegal lainnya muncul di area yang ditemukan dan beberapa area di sekitarnya. Perilaku ini menunjukkan bahwa beberapa orang memiliki niat dan perhitungan yang matang ketika melanggar, bukan secara tiba-tiba. Distrik telah menyiapkan berkas untuk menjatuhkan sanksi administratif, yang mewajibkan pembongkaran paksa, jika tidak, penegakan hukum akan terus berlanjut. Pada tanggal 10 April, Komite Rakyat Distrik Binh Tan harus menangani pelanggaran di atas secara tuntas. Sudut pandang Distrik Binh Tan adalah untuk melakukannya secara tuntas, bertekad untuk menyelesaikannya. Namun, hal ini dilakukan secara bertahap, dengan peta jalan dan perhitungan khusus untuk setiap area untuk menentukan area mana yang akan melakukannya terlebih dahulu, area mana yang akan melakukannya kemudian," kata Bapak Kien.
Sebelumnya, Surat Kabar Thanh Nien memuat banyak artikel yang memuat ratusan rumah yang dibangun tanpa izin di Kecamatan Tan Tao, terkonsentrasi di 10 lokasi. Dari jumlah tersebut, 55 rumah dibangun oleh pemilik tanah untuk disewakan. Proyek-proyek ini sebagian besar muncul dari tahun 2016 hingga 2020. Rumah-rumah tersebut dibangun di lahan pertanian dalam lingkup perencanaan pekerjaan umum, termasuk: perencanaan lahan pendidikan, perencanaan jalan untuk pepohonan hijau dan cagar alam, perencanaan taman hijau dan lahan olahraga, lahan pepohonan hijau untuk kepentingan umum, perencanaan koridor perlindungan jalan raya...
[iklan_2]
Tautan sumber
Komentar (0)