Kepala Staf DPR Catherine Szpindor telah mengeluarkan panduan umum kepada kantor-kantor kongres , meminta mereka untuk tidak menggunakan aplikasi Copilot milik Microsoft. Copilot adalah platform bertenaga AI yang dapat mengobrol dan menjawab pertanyaan melalui teks (juga dikenal sebagai chatbot), mirip dengan ChatGPT milik OpenAI.
Logo Microsoft
"Aplikasi Copilot Microsoft telah dianggap berisiko bagi pengguna oleh Kantor Keamanan Siber karena ancaman pencurian data DPR ke layanan cloud yang tidak disetujui DPR," demikian bunyi pemberitahuan yang dikutip Axios , seraya menambahkan bahwa aplikasi tersebut akan dihapus dan diblokir di semua perangkat Windows DPR.
Kantor Ibu Szpindor mengatakan panduan tersebut berlaku untuk "versi komersial" aplikasi Copilot tetapi pihaknya juga akan menilai versi pemerintah setelah diluncurkan.
Microsoft telah merilis Copilot versi gratis dan berbayar, beserta beberapa opsi berbayar untuk bisnis. Versi berbayar ini dapat digunakan langsung di aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, Excel, Outlook, dan PowerPoint.
Ini adalah langkah regulasi terbaru yang diambil oleh pemerintah federal AS dalam upaya merancang regulasi untuk teknologi populer ini. Pada Juni 2023, Dewan Perwakilan Rakyat AS juga membatasi penggunaan ChatGPT oleh karyawan, membatasinya hanya untuk versi berbayar dan melarang versi gratis aplikasi tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Microsoft mengakui meningkatnya tuntutan keamanan dari pengguna data pemerintah dan mengatakan perusahaan telah mengumumkan peta jalan untuk menyelaraskan alatnya dengan panduan pemerintah, dalam mengatasi masalah keamanan.
Aplikasi seperti Copilot atau ChatGPT menggunakan data dalam jumlah besar untuk "belajar", dan muncul kekhawatiran tentang hak cipta dan masalah privasi data seiring munculnya aplikasi-aplikasi ini. Menurut Axios , banyak bisnis membeli versi berbayar, tetapi dengan syarat data tersebut tidak akan digunakan untuk melatih model AI di masa mendatang karena risiko kebocoran data.
[iklan_2]
Tautan sumber
Komentar (0)