SGGPO
Pada tanggal 20 Agustus, Departemen Pendidikan dan Pelatihan Hanoi mengadakan ujian untuk merekrut pegawai negeri sipil untuk bekerja di lembaga pendidikan publik di bawah Departemen Pendidikan dan Pelatihan, dengan hampir 2.000 kandidat mengikuti ujian untuk memilih 608 posisi.
Periode rekrutmen ini sangat dinantikan oleh komunitas pengajar karena setelah 4 tahun, Departemen Pendidikan dan Pelatihan Hanoi telah menyelenggarakan ujian rekrutmen ini. Dari 608 posisi pegawai negeri sipil yang direkrut tahun ini, terdapat 536 posisi guru dari prasekolah hingga sekolah menengah atas dan 72 posisi staf perpustakaan, juru tulis, dan peralatan laboratorium.
Pimpinan Dinas Pendidikan dan Pelatihan Kota Hanoi meninjau penyelenggaraan ujian rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) bidang pendidikan tahun 2023. |
Setiap posisi perekrutan memiliki persyaratan khusus mengenai standar dan kualifikasi serta kondisi profesional.
Terdapat 30 posisi yang direkrut melalui wawancara dan seleksi. Mereka adalah lulusan universitas unggulan dan kandidat dengan prestasi akademik yang sangat baik sesuai peraturan.
Kandidat yang tersisa harus mengikuti ujian rekrutmen melalui 2 putaran: Putaran 1 adalah tes pengetahuan umum, teknologi informasi, bahasa asing (tes pilihan ganda di atas kertas); Putaran 2 adalah tes tertulis mata pelajaran profesional dan khusus (pengetahuan, kapasitas, keterampilan profesional sesuai dengan persyaratan posisi pekerjaan yang direkrut).
Menurut Departemen Pendidikan dan Pelatihan Hanoi, kota ini saat ini memiliki hampir 2,3 juta siswa dan 2.845 sekolah di semua jenjang. Karena pertumbuhan pesat populasi mekanis, Hanoi diperkirakan akan bertambah 40.000-60.000 siswa setiap tahunnya, setara dengan 30-35 sekolah. Sementara itu, Hanoi saat ini kekurangan sekitar 10.000 guru di semua jenjang.
Untuk mengatasi situasi ini, selain merekrut 608 guru dan staf sekolah baru melalui periode rekrutmen tersebut, Dewan Rakyat Hanoi telah mengeluarkan resolusi untuk menandatangani kontrak dengan 3.112 guru prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah negeri, serta melakukan desentralisasi ke distrik. Selain itu, distrik, kota, dan kabupaten juga mengatur periode rekrutmen guru sesuai kuota yang ditetapkan.
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)