Pada pagi hari tanggal 14 Oktober, kawan Nguyen Thi Thu Ha, Wakil Ketua Delegasi Majelis Nasional Provinsi, memimpin konferensi untuk mengumpulkan pendapat tentang Rancangan Undang-Undang Tenaga Pengajar pada Sidang ke-8 Majelis Nasional ke-15.
Rancangan Undang-Undang Guru terdiri dari 9 bab dan 45 pasal, yang secara khusus merumuskan 5 kebijakan, meliputi: Identifikasi guru, standar dan jabatan guru, rekrutmen, penggunaan, dan tata kerja guru; pelatihan, pembinaan, perlakuan, dan penghargaan guru; serta manajemen negara guru. Undang-Undang Guru diharapkan dapat mengatasi keterbatasan dan kekurangan yang muncul dalam praktik penerapan tata kerja dan kebijakan bagi guru, sekaligus menciptakan terobosan dalam kebijakan perlakuan, penghargaan guru, dan pengembangan tenaga kependidikan.

Dalam memberikan pendapatnya terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut, para delegasi turut mengemukakan berbagai pokok bahasan yang terkait dengan subjek penerapannya; pengaturan mengenai guru di masing-masing daerah, termasuk pengaturan khusus bagi guru di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; perlunya penyempurnaan dan penyeragaman peraturan perundang-undangan tentang rekrutmen guru, klasifikasi dan evaluasi guru; pengaturan mengenai penataan dan organisasi tenaga kependidikan sekolah untuk mewujudkan keadilan bagi guru; mekanisme dan kebijakan untuk mendorong dan memajukan pengembangan pendidikan non-publik.
Menutup konferensi, Wakil Ketua Delegasi Majelis Nasional Provinsi, Nguyen Thi Thu Ha, mengakui dan sangat menghargai kontribusi praktis, bertanggung jawab, dan praktis para delegasi terhadap Rancangan Undang-Undang. Delegasi Majelis Nasional Provinsi akan mensintesis dan mempelajarinya untuk diusulkan kepada Majelis Nasional pada sidang berikutnya.
Sumber
Komentar (0)