Presiden: Fokus pada penyelesaian kasus korupsi dan negatif secara tegas

Presiden meminta agar lembaga peradilan berfokus membangun peradilan yang modern, profesional, dan berlandaskan hukum, serta memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan negara hukum sosialis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Presiden To Lam bersama para pemimpin Mahkamah Agung dan para delegasi. (Foto: Nhan Sang/VNA)

Pada pagi hari tanggal 14 Juni, di Hanoi , Presiden To Lam bekerja sama dengan Mahkamah Rakyat Agung dan terhubung secara daring dengan sistem Pengadilan Rakyat nasional.

Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah anggota Politbiro, Sekretaris Komite Sentral Partai, Ketua Mahkamah Rakyat Agung Nguyen Hoa Binh; para pemimpin sejumlah departemen pusat, kementerian dan cabang; dan pejabat kunci Mahkamah Rakyat Agung.

Sebelum sesi kerja, Presiden mengunjungi Pusat Pengawasan dan Operasional Pengadilan Rakyat. Presiden menilai bahwa pusat ini merupakan "otak digital" Pengadilan, yang membantu mengelola dan mengarahkan kegiatan Pengadilan secara cepat, tepat, dan efektif. Beliau sekaligus menekankan bahwa ini merupakan terobosan dalam mewujudkan kebijakan dan pedoman Partai dan Negara tentang transformasi digital serta dalam melaksanakan tugas-tugas reformasi peradilan. Ini merupakan langkah penting dalam mengimplementasikan komitmen internasional untuk membangun pengadilan elektronik, berkontribusi dalam membangun peradilan yang profesional, modern, adil, tegas, dan jujur, serta mengabdi kepada Tanah Air dan rakyat.

Presiden To Lam mengunjungi lokasi peringatan "Seruan Perlawanan Nasional dan 60 Hari dan Malam untuk Melindungi Ibu Kota" di Mahkamah Agung Rakyat. (Foto: Nhan Sang/VNA)

Pada pertemuan tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Rakyat Agung Nguyen Tri Tue menyampaikan laporan ringkasan tentang kegiatan sistem Pengadilan Rakyat.

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perkara yang harus diselesaikan pengadilan meningkat rata-rata 8% per tahun, dengan sifat yang beragam dan kompleks, namun pengadilan terus berinovasi dan menerapkan berbagai terobosan dan solusi kreatif, sehingga kualitas penyelesaian dan pengadilan semua jenis perkara terus terjamin dan telah mengalami banyak kemajuan.

Angka pembatalan atau perubahan putusan pengadilan yang disebabkan oleh alasan subjektif pengadilan masih dalam taraf rendah (di bawah 1,5%), sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Resolusi Majelis Nasional.

Sejak awal tahun 2024 hingga saat ini, meskipun jumlah perkara yang diterima meningkat sebanyak 39.635 perkara dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun pengadilan telah menyelesaikan 62,68%; tingkat putusan dan keputusan yang dibatalkan atau diubah karena alasan subjektif pengadilan adalah 0,82%, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Resolusi Majelis Nasional.

Penyelesaian dan persidangan kasus pidana dipastikan ketat, kepada orang yang tepat, kejahatan yang tepat, dan hukum yang tepat; tidak ada kasus pemidanaan yang salah terhadap orang yang tidak bersalah yang terungkap. Kualitas litigasi dijamin secara praktis dan efektif.

Pengadilan berfokus pada mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata, menyelenggarakan dialog antara penggugat dan tergugat dalam menyelesaikan perkara tata usaha negara; mengatasi permasalahan perkara yang melampaui batas waktu penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; berkoordinasi dengan baik dengan instansi terkait dalam proses penyelesaian perkara; menyelenggarakan sesi berbagi pengalaman untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadilan.

Sementara itu, penyelenggaraan persidangan kasus korupsi dan ekonomi telah mendapat apresiasi tinggi dari Partai, Negara, dan rakyat, serta telah mendapat persetujuan dan dukungan publik. Untuk kasus-kasus yang berada di bawah supervisi dan arahan Komite Pengarah Anti-Korupsi dan Perkara-Perkara Negatif; kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, Mahkamah Agung Rakyat telah berfokus pada pengarahan pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan yang ketat, memastikan ketepatan waktu, kemajuan, dan kepatuhan terhadap hukum; berkoordinasi erat dengan kejaksaan dalam proses penyelesaian kasus; menangani secara ketat sejumlah kasus yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, yang menimbulkan kemarahan publik, serta berkontribusi signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang telah dicanangkan oleh Partai, Negara, dan rakyat.

Perwakilan kementerian pusat, cabang dan Pengadilan Rakyat membahas dan memberikan pendapat tentang laporan Mahkamah Agung Rakyat, dan pada saat yang sama membuat proposal dan rekomendasi yang antusias, spesifik dan praktis untuk meningkatkan efisiensi operasional sistem Pengadilan Rakyat.

Presiden To Lam menyampaikan pidato penutup pada sesi kerja tersebut. (Foto: Nhan Sang/VNA)

Berbicara pada pertemuan tersebut, Presiden To Lam menyoroti dan sangat menghargai pencapaian yang telah dicapai oleh sistem Pengadilan Rakyat akhir-akhir ini, dan menekankan bahwa proses pengembangan pengadilan terkait erat dengan proses pembangunan dan penyempurnaan Negara.

Di bawah kepemimpinan Partai, generasi demi generasi kader, pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri sipil Pengadilan Rakyat senantiasa bersatu padu, berupaya mengatasi kesulitan dan tantangan, menjunjung tinggi ajaran Presiden tercinta Ho Chi Minh, meneladani prinsip "Melayani masyarakat, menegakkan hukum, tidak memihak, dan tidak mementingkan diri sendiri", serta berhasil menuntaskan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Partai, Negara, dan rakyat.

Presiden menegaskan, kualitas dan efisiensi peradilan semakin meningkat, memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas politik, ketertiban dan keamanan sosial, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan stabil bagi pembangunan negara.

Sumbangsih yang terus menerus dan diam-diam dari para kader dan hakim dari generasi ke generasi telah menciptakan tradisi yang baik bagi sektor Pengadilan; mereka selalu diakui dan dihormati oleh Partai, Negara dan rakyat.

Sejak awal Kongres Partai ke-13, dalam melaksanakan Resolusi Partai dan Negara tentang reformasi peradilan dan membangun negara hukum sosialis, pengadilan di semua tingkatan telah secara proaktif mengusulkan banyak solusi terobosan untuk meningkatkan kualitas persidangan, dan telah membuat perkembangan baru dalam melaksanakan Strategi Reformasi Peradilan.

Menunjuk pada kekurangan dan keterbatasan dalam kegiatan peradilan di sistem peradilan, Presiden menyarankan agar sistem peradilan mempertimbangkan secara serius, belajar dari pengalaman, dan memiliki solusi yang tepat dan layak untuk mengatasi kekurangan dan keterbatasan tersebut, berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan tujuan dan tugas di masa mendatang.

Presiden menegaskan bahwa tahun 2024 merupakan tahun percepatan pelaksanaan seluruh Resolusi Kongres Nasional Partai ke-13 hingga tahun 2025, sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Partai di semua tingkatan, menjelang Kongres Nasional Partai ke-14. Oleh karena itu, tanggung jawab pengadilan adalah berfokus pada pelaksanaan tuntutan reformasi peradilan secara lebih mendesak; tugas-tugas yang tersisa pada masa jabatan ini.

Agar penyelenggaraan peradilan dapat membuahkan hasil yang baik, Presiden meminta agar difokuskan pada pembangunan peradilan yang modern, profesional, dan berlandaskan hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan negara hukum sosialis yang berlandaskan pada prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Teruslah memahami sepenuhnya dan laksanakan dengan sungguh-sungguh Resolusi Kongres Nasional ke-13 Partai; resolusi-resolusi Komite Sentral Partai; khususnya Resolusi No. 27-NQ/TW tertanggal 9 November 2022 dari Komite Sentral Partai ke-13 tentang kelanjutan pembangunan dan penyempurnaan Negara Hukum Sosialis Vietnam pada periode baru.

Fokus pada peningkatan kualitas persidangan, sama sekali tidak menjatuhkan hukuman yang salah kepada orang yang tidak bersalah, tidak membiarkan penjahat dan pelaku kejahatan lolos; membatasi dan pada akhirnya mencegah putusan dibatalkan atau diubah karena kesalahan subjektif. Meningkatkan kualitas, kelayakan, dan akurasi putusan, serta meningkatkan efektivitas pemulihan aset dalam kasus korupsi dan ekonomi.

Ketua Mahkamah Agung Rakyat Nguyen Hoa Binh menyerahkan replika kantor pusat Mahkamah Agung Rakyat kepada Presiden To Lam. (Foto: Nhan Sang/VNA)

Menekankan bahwa setiap ketidakberpihakan hakim dalam "melayani masyarakat dan menegakkan hukum" dapat memengaruhi kehidupan dan kepentingan politik, bahkan kehidupan rakyat, Presiden meminta untuk terus menggalakkan pembangunan Partai, membangun tim pejabat, khususnya tim hakim yang benar-benar bersih, jujur, dan berintegritas, serta mengutamakan kepentingan bersama negara, hak, dan kepentingan sah organisasi dan individu di atas segalanya.

Kualitas staf peradilan sangat menentukan, bahkan yang paling menentukan, kualitas putusan, dan pada akhirnya kualitas peradilan. Membangun tim staf yang benar-benar bersih, berkemauan politik yang kuat, menjunjung tinggi hukum, melindungi hukum, tidak bias, sepenuhnya imparsial, dan tidak mencari kepentingan pribadi adalah faktor yang paling mendasar.

Di samping itu, Presiden juga meminta agar fokus penyelesaian perkara, memastikan ketepatan waktu, ketegasan, objektivitas, keadilan, dan kepatuhan hukum, khususnya perkara yang berada di bawah pengawasan dan pengarahan Komite Pengarah Pusat Anti Korupsi dan Negatif; memperhatikan dan melaksanakan secara efektif pemulihan aset negara yang telah dirampas, hilang, atau dirusak; mengatasi tuntas kondisi hakim yang masih bersikap acuh tak acuh dan takut berkonflik dalam memutus dan mengadili perkara tata usaha negara.

Dalam konteks negara kita yang sedang mengalami masa integrasi yang mendalam seperti saat ini, di mana terdapat banyak kepentingan yang saling berkaitan, Presiden menyampaikan bahwa perlu untuk meningkatkan kegiatan kerja sama internasional, terutama kegiatan untuk melindungi kepentingan negara; meningkatkan perjanjian kerja sama juga merupakan langkah untuk membantu memperluas cakupan nilai-nilai hukum Vietnam.

Menegaskan bahwa Partai, Negara, dan rakyat senantiasa memberikan perhatian, pemeliharaan, dan penyediaan sarana serta prasarana untuk membangun peradilan yang bersih dan kokoh, Presiden menyatakan keyakinannya, bahwa dengan daya upaya yang besar, tekad yang kuat, tindakan yang tegas dan efektif, dengan menjunjung tinggi tanggung jawab yang patut dicontoh, semangat berani berpikir, berani berbuat, berani berbicara, berani bertanggung jawab, tim kader dan hakim pengadilan semua tingkatan akan mampu mengatasi segala tantangan dan godaan kehidupan sehari-hari, senantiasa berpikiran jernih, adil, dan jujur, serta mampu menyelesaikan tugas dengan baik, serta layak mendapatkan kepercayaan dan kecintaan Partai, Negara, dan harapan rakyat.

Hoai Nam

Source: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-tap-trung-giai-quyet-nghiem-minh-cac-vu-an-tham-nhung-tieu-cuc-post959100.vnp