Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Wakil Ketua Dewan Rakyat Hanoi Pham Qui Tien; perwakilan dari Kementerian Kehakiman , Kantor Majelis Nasional, Komite Front Tanah Air Vietnam Hanoi dan departemen serta cabang kota.
Penyusunan dan pengundangan 114 dokumen hukum dan dokumen perorangan
Pada konferensi tersebut, Direktur Departemen Kehakiman Hanoi Ngo Anh Tuan mengemukakan Keputusan No. 4279/QD-UBND tentang pembentukan Kelompok Kerja dan Kelompok Kerja untuk membantu pelaksanaan Undang-Undang Modal 2024.
Kelompok Kerja ini mempunyai tiga tugas pokok, yaitu mengarahkan, menghimbau, dan mengawasi instansi dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota dalam melaksanakan Undang-Undang tentang Ibu Kota; melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan rencana dan arahan Pemerintah serta instansi pusat dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota; melakukan koordinasi dan menghubungkan pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota dengan pelaksanaan Rencana Induk Ibu Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Ibu Kota.
Terkait dokumen hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah, Kota Hanoi mengarahkan departemen dan cabang khusus untuk berpartisipasi dalam pengembangan 6 Keputusan, termasuk: Keputusan yang merinci organisasi dan operasi Komite Rakyat Distrik Hanoi; Keputusan yang merinci kondisi, prosedur, program pendidikan, pemberian ijazah dan sertifikat untuk menerapkan hubungan pendidikan, pengajaran program pendidikan terpadu; Keputusan yang merinci implementasi proyek investasi di bawah model kemitraan publik-swasta di bidang budaya dan olahraga; Keputusan yang merinci pengelolaan dan penggunaan ruang bawah tanah; Keputusan yang merinci Undang-Undang Modal pada kontrak konstruksi-transfer dan Keputusan yang merinci pendirian atau partisipasi dalam pendirian perusahaan, partisipasi dalam kontribusi modal ke perusahaan untuk mengomersialkan hasil penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi.
Terkait perkembangan penyusunan dokumen pelaksanaan Undang-Undang tentang Ibu Kota, sesuai kewenangannya, Dewan Rakyat dan Komite Rakyat akan menyusun dan menerbitkan 114 dokumen hukum dan dokumen tersendiri; 87 dokumen merupakan Resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Rakyat dan 27 dokumen merupakan kewenangan Komite Rakyat. Dari 114 dokumen tersebut, perkembangannya akan diterbitkan pada tahun 2024, sedangkan sisanya akan diterbitkan pada tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya.
Menghilangkan hambatan dalam proses implementasi
Dalam pertemuan tersebut, para anggota Kelompok Kerja menetapkan secara jelas isi pekerjaan, tenggat waktu penyelesaian, dan tanggung jawab instansi dan organisasi terkait dalam penyusunan dan penerbitan dokumen pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. Bersamaan dengan itu, Kelompok Kerja juga mendesak dan mengarahkan upaya penanggulangan dan penyelesaian masalah serta kesulitan yang timbul selama proses pelaksanaan guna memastikan kemajuan dan efektivitas penyusunan dan penerbitan dokumen pelaksanaan UU Pengampunan Pajak.
Berbicara pada akhir pertemuan, Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Kota Le Hong Son meminta agar, untuk daftar dokumen hukum dan dokumen individual yang harus dikeluarkan untuk memandu penerapan Undang-Undang Ibu Kota yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025, unit-unit perlu mematuhi tenggat waktu untuk mengajukan kepada Komite Rakyat Kota dan Dewan Rakyat Kota untuk dipertimbangkan sesuai dengan proses dan prosedur yang dipersingkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pengumuman Dokumen Hukum.
“Sebagai badan tetap Kelompok Kerja, Departemen Kehakiman harus secara jelas mendefinisikan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan, seperti menyelenggarakan seminar, diskusi, mengusulkan perekrutan tenaga ahli, dll., untuk mengembangkan dokumen hukum dan dokumen khusus guna menerapkan Undang-Undang Modal, serta melaporkannya kepada Pemerintah Kota untuk dipertimbangkan,” tegas Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Kota, Le Hong Son.
[iklan_2]
Sumber: https://kinhtedothi.vn/bao-dam-tien-do-chat-luong-ban-hanh-van-ban-trien-khai-thi-hanh-luat-thu-do-2024.html
Komentar (0)