Mahkamah Internasional PBB mengeluarkan pendapat penasihat tentang kewajiban negara terkait perubahan iklim

Vietnam secara konsisten menegakkan hukum internasional, menegaskan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama dalam memerangi dan mengurangi perubahan iklim sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan.

Gambaran umum sesi ICJ yang mengumumkan pendapat penasihatnya.

Mahkamah Internasional (ICJ) baru saja mengeluarkan pendapat penasehat tentang kewajiban negara untuk melindungi sistem iklim dan lingkungan dari dampak negatif emisi gas rumah kaca manusia.

Pendapat penasihat ini merupakan tonggak penting, yang menandai pertama kalinya ICJ - badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) - mengeluarkan kesimpulan komprehensif tentang isi dan ruang lingkup kewajiban negara terkait dengan perubahan iklim.

Pendapat penasehat tersebut diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2025, setelah lebih dari dua tahun proses ICJ, termasuk tinjauan terhadap sistem hukum internasional yang ada, pertimbangan atas pengajuan tertulis dari Negara-negara, organisasi regional dan internasional, dan presentasi pada sidang yang diadakan pada bulan Desember 2024 di Den Haag, Belanda.

Pelaksanaan fungsi penasihat hukum oleh ICJ sebagaimana disebutkan di atas bermula dari usulan Majelis Umum PBB dalam Resolusi 77/276 tanggal 29 Maret 2023, yang mana Majelis Umum meminta Pengadilan untuk mengklarifikasi kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional untuk melindungi sistem iklim dan komponen lingkungan lainnya untuk generasi sekarang dan mendatang, dan akibat hukum yang timbul apabila suatu Negara melanggar salah satu kewajiban tersebut, khususnya bagi Negara, masyarakat, dan individu yang rentan terkena dampak perubahan iklim.

Pendapat penasehat ICJ tersebut diterima dengan suara bulat oleh seluruh 15 hakim Pengadilan, yang menekankan bahwa negara memiliki kewajiban yang mengikat secara hukum untuk melindungi sistem iklim dan komponen-komponennya dari dampak emisi gas rumah kaca, tidak hanya berdasarkan perjanjian iklim internasional seperti Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, Protokol Kyoto, Perjanjian Paris, dll., tetapi juga menurut hukum kebiasaan internasional, hukum hak asasi manusia , hukum laut internasional, dan dokumen hukum relevan lainnya.

Kewajiban-kewajiban ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim, perlindungan lingkungan laut, berbagi teknologi, penyediaan bantuan keuangan, dan kerja sama dengan itikad baik. ICJ juga menegaskan bahwa kegagalan untuk menerapkan atau implementasi yang tidak memadai atas kewajiban perubahan iklim dapat merupakan pelanggaran hukum internasional, yang mengarah pada tanggung jawab Negara untuk menghentikan pelanggaran, memastikan pelanggaran tersebut tidak terulang, dan memberikan kompensasi kepada Negara-negara terdampak jika terdapat hubungan sebab akibat yang jelas.

Khususnya, Pengadilan menetapkan bahwa kewajiban yang berkaitan dengan perubahan iklim merupakan kewajiban bersama bagi seluruh masyarakat internasional, dan oleh karena itu, setiap Negara memiliki kepentingan hukum dalam menuntut penegakan kewajiban yang relevan, terlepas dari apakah Negara tersebut secara langsung menderita kerusakan atau tidak.

Ini merupakan langkah maju yang penting dalam mengakui hak dan kepentingan negara-negara berkembang yang paling terdampak oleh perubahan iklim dan masyarakat rentan dalam sistem hukum internasional yang ada.

Presiden Majelis Umum PBB menghadiri sesi pengumuman pendapat penasihat.

Selama ini, Vietnam telah berkontribusi aktif dalam seluruh proses pengajuan pendapat penasihat dari ICJ. Sebagai anggota Kelompok Inti yang terdiri dari 18 negara yang diinisiasi oleh Vanuatu, Vietnam berpartisipasi sejak awal dalam merumuskan, melobi, dan mendorong Majelis Umum PBB untuk mengadopsi Resolusi 77/276 yang meminta ICJ untuk memberikan pendapat penasihat.

Setelah Resolusi diadopsi, Vietnam untuk pertama kalinya berpartisipasi penuh dalam prosedur pengajuan pendapat penasihat di ICJ, mulai dari pengajuan pendapat tertulis hingga presentasi langsung di sidang yang diselenggarakan oleh ICJ. Negara kami juga telah memimpin dan menyelenggarakan banyak lokakarya dan sesi diskusi untuk mendukung negara-negara berkembang di Asia- Pasifik dalam mempersiapkan pendapat mereka untuk diajukan ke ICJ, sehingga mendorong suara bersama negara-negara berkembang dalam proses hukum yang penting ini.

Dalam pernyataan dan pengajuannya, Vietnam secara konsisten menjunjung tinggi hukum internasional, menegaskan bahwa semua negara memiliki tanggung jawab bersama dalam memerangi dan mengurangi perubahan iklim sesuai dengan perjanjian internasional yang relevan, meminta pengakuan hak-hak negara yang paling terkena dampak perubahan iklim, mempertimbangkan perbedaan dalam sejarah emisi dan kapasitas nasional, dan memastikan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab bersama tetapi berbeda dalam menanggapi perubahan iklim.

Pendapat penasihat tentang perubahan iklim yang baru-baru ini dikeluarkan oleh ICJ merupakan langkah maju baru dalam penafsiran dan promosi penerapan ketentuan hukum internasional tentang perubahan iklim, yang mencerminkan kebutuhan bersama serta dukungan luas dari masyarakat internasional dalam lebih lanjut mempercepat penerapan komitmen dan tindakan iklim untuk melindungi lingkungan Bumi dari konsekuensi perubahan iklim yang tidak dapat diubah.

Pada saat yang sama, proses partisipasi dalam prosedur untuk mencari pendapat penasihat di ICJ juga merupakan bukti peran Vietnam yang semakin proaktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam proses hukum multilateral, serta dalam memperkuat supremasi hukum secara global.

Sumber: https://baoquocte.vn/toa-an-cong-ly-quoc-te-lien-hop-quoc-ban-hanh-y-kien-tu-van-ve-nghi-vu-cua-quoc-gia-lien-quan-den-bien-doi-khi-hau-322569.html