Pada tanggal 25 Januari, Kementerian Informasi dan Komunikasi mengumumkan bahwa Departemen Telekomunikasi mengeluarkan Surat Pemberitahuan Resmi No. 409/CVT-CPTN yang mengumumkan penarikan cadangan nomor telekomunikasi yang dialokasikan untuk SPT.
Departemen Telekomunikasi mengumumkan akan menarik nomor telekomunikasi yang dialokasikan untuk SPT sebelum 31 Maret.
Sebelumnya, perusahaan tersebut mendapatkan alokasi gudang nomor telekomunikasi dari Departemen Telekomunikasi untuk mengoperasikan layanan telekomunikasi (termasuk nomor telepon rumah, nomor 1800 dan 1900). Namun, SPT tidak membayar biaya penggunaan gudang nomor telekomunikasi tersebut kepada negara dalam jangka waktu yang lama, sehingga berdampak besar pada pengelolaan negara.
Menurut Bapak Tran Duy Hai, Wakil Direktur Departemen Telekomunikasi, berdasarkan Poin c, Klausul 2, Pasal 50 Undang-Undang Telekomunikasi, yang mengatur pemulihan nomor telekomunikasi dalam kasus di mana organisasi dan individu telah dialokasikan nomor telekomunikasi tetapi tidak membayar biaya penggunaan, Departemen Telekomunikasi mengumumkan bahwa mereka akan memulihkan nomor telekomunikasi yang dialokasikan untuk Perusahaan SPT sebelum 31 Maret.
Untuk memastikan hak dan kepentingan yang sah dari para pelaku usaha dan pengguna jasa terkait dengan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh SPT, Departemen Telekomunikasi memberitahukan kepada para pelanggan yang menggunakan jasa telekomunikasi yang terkait dengan nomor telepon rumah, nomor 1800, 1900... yang disediakan oleh SPT untuk mengetahui dan menyiapkan rencana alternatif guna menghindari kerugian yang disebabkan oleh pencabutan nomor gudang telekomunikasi para pelaku usaha.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Telekomunikasi, pencabutan penomoran telekomunikasi akan dilakukan dalam hal-hal berikut: pencabutan untuk kepentingan nasional, kepentingan umum, pembangunan sosial -ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara. Tujuan dan subjek penggunaan penomoran telekomunikasi tidak lagi sesuai dengan perencanaan. Organisasi dan individu yang telah dialokasikan penomoran telekomunikasi tidak membayar biaya alokasi dan biaya penggunaan.
Setelah keputusan pencabutan nomor dibuat, apabila perusahaan tersebut masih menggunakan sistem penomoran telekomunikasi, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 140 juta VND hingga 170 juta VND dan wajib mencabut sistem penomoran telekomunikasi serta mengembalikan segala keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum akibat pelanggaran tersebut.
SPT didirikan pada tahun 1995 dan berkantor pusat di Distrik 1, Kota Ho Chi Minh. Jaringan ini juga merupakan jaringan telekomunikasi berlisensi kedua di Vietnam. SPT berspesialisasi dalam menyediakan layanan pos dan telekomunikasi nasional seperti: layanan pos, telepon seluler, telepon rumah, layanan bebas pulsa (1800), layanan telepon jarak jauh berbiaya rendah, dll.
[iklan_2]
Tautan sumber
Komentar (0)