Dengan demikian, Majelis Nasional menyetujui total pendapatan anggaran negara sebesar VND 2.713.787 miliar, termasuk pendapatan yang ditransfer dari tahun 2021 ke tahun 2022; pendapatan dari surplus anggaran daerah tahun 2021; pendapatan dari dana cadangan keuangan sesuai ketentuan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Total belanja APBN adalah sebesar Rp2.897.466 miliar, termasuk belanja yang dialihkan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Defisit APBN adalah sebesar Rp293.313 miliar, tidak termasuk surplus anggaran daerah.
Total pinjaman anggaran negara untuk menutup defisit dan membayar pokok adalah VND 488,406 miliar.
Majelis Nasional juga menyetujui untuk menambah perkiraan pendapatan anggaran negara tahun 2022, peningkatan pendapatan anggaran negara tahun 2022 yang belum ditambah dalam Resolusi No. 40/2023/NQ-UBTVQH15 tanggal 15 November 2023 dari Komite Tetap Majelis Nasional tentang menambah perkiraan pendapatan anggaran negara tahun 2022; mengalokasikan dan menggunakan sumber peningkatan pendapatan dan menghemat pengeluaran rutin anggaran pusat tahun 2022 sebesar VND 3.102 miliar, termasuk: peningkatan pendapatan anggaran pusat sebesar VND 972 miliar; peningkatan pendapatan anggaran daerah sebesar VND 2.130 miliar.
Resolusi ini menugaskan Pemerintah untuk menginstruksikan kementerian, lembaga pusat, Komite Rakyat di semua tingkatan, dan unit pengelola pendapatan dan belanja APBN untuk menerapkan disiplin keuangan dan anggaran secara ketat. Memperjelas penyebab dan tanggung jawab pimpinan, kolektif, dan individu pengelola dan pengguna APBN yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan estimasi. Memperbaiki dan mengatasi kekurangan serta keterbatasan dalam penyusunan, pengelolaan, dan penggunaan APBN.
Pada saat yang sama, terus memperkuat dan memiliki solusi untuk mengelola dan secara ketat menggunakan peningkatan pendapatan anggaran yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan rencana mobilisasi modal untuk mengimbangi defisit anggaran negara dan meminjam dan membayar utang untuk memastikan penghematan dan efisiensi...
Sebelumnya, saat menyampaikan laporan penerimaan dan penjelasan penyelesaian APBN 2022 serta penerimaan dan revisi rancangan Resolusi yang menyetujui penyelesaian APBN 2022, Ketua Komite Keuangan dan Anggaran Majelis Nasional Le Quang Manh mengatakan bahwa beberapa pendapat menyarankan agar Pemerintah menilai secara komprehensif dan menyeluruh situasi terkini utang yang belum terbayar dalam konstruksi dasar dan mengklarifikasi tanggung jawab investor dan lembaga yang belum fokus menangani utang yang belum terbayar dalam konstruksi dasar.
Panitia Tetap DPR menyetujui pendapat para anggota DPR dan memerintahkan untuk melengkapi Resolusi tersebut, dengan meminta Pemerintah untuk mengarahkan kementerian, lembaga pusat dan daerah untuk terus secara ketat mengendalikan, meninjau dan menentukan secara akurat utang modal dasar konstruksi yang belum dibayar dari anggaran belanja negara; melaporkan kepada DPR mengenai penanganan utang modal dasar konstruksi yang belum dibayar dari anggaran belanja negara saat menyampaikan laporan keuangan tahun 2023.
[iklan_2]
Sumber: https://kinhtedothi.vn/thong-qua-nghi-quyet-ve-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2022.html
Komentar (0)