Perjanjian gencatan senjata tetap berlaku, PBB tegaskan peran penting badan tersebut

Pada tanggal 25 Agustus, Komisi Militer Gabungan (JMC) 5+5 Libya menegaskan bahwa perjanjian gencatan senjata yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang ditandatangani pada bulan Oktober 2020 antara faksi-faksi di negara Afrika Utara ini, masih berlaku.

Perwakilan Komisi Militer Gabungan 5+5 Libya dalam pertemuan pada 25 Agustus di kota Sirte. (Sumber: The Libya Observe)

Libya Observer melaporkan bahwa JMC membuat pernyataan tersebut pada pertemuan pada hari yang sama di kota Sirte, yang dihadiri oleh perwakilan dari Staf Umum tentara Libya di ibu kota Tripoli, Tentara Nasional yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar dan Penjabat Kepala Misi Dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Libya (UNSMIL) Stephanie Koury.

Pernyataan JMC mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, anggota komite membahas situasi keamanan- politik serta dampak kekacauan terhadap perjanjian gencatan senjata dan penerapan ketentuan perjanjian yang tersisa.

JMC bekerja dalam kerangka kerja khusus mengenai perjanjian gencatan senjata dan memantau implementasinya.

Menurut komite tersebut, mereka tidak ditugaskan untuk menyatukan lembaga militer, mereka juga tidak memiliki wewenang dan kemampuan untuk mengusir pasukan asing dan tentara bayaran dari wilayah Libya, yang berada dalam kompetensi badan eksekutif negara.

JMC menyatakan telah mempelajari perpecahan politik dan dampaknya terhadap implementasi ketentuan gencatan senjata yang tersisa serta terhadap situasi keamanan secara keseluruhan di Libya. JMC diperkirakan akan mengumumkan posisinya terkait masalah ini kepada rakyat Libya dalam beberapa hari mendatang.

Berbicara pada pertemuan tersebut, perwakilan PBB Stephanie Koury, menekankan peran JMC dalam mempertahankan perjanjian gencatan senjata di Libya.

Dalam sebuah unggahan di media sosial X , Ibu Koury mengatakan: "Kami juga membahas cara-cara untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata, termasuk penarikan pasukan asing dan tentara bayaran. Perdamaian dan stabilitas sangat penting bagi rakyat Libya, karena mereka berjuang untuk solusi politik yang langgeng."

Komisi Militer Gabungan Libya 5+5 adalah kelompok yang terdiri dari lima perwakilan dari Pemerintah Kesepakatan Nasional yang berbasis di Tripoli dan lima perwakilan dari Tentara Nasional yang berbasis di timur. Komisi ini dibentuk untuk memantau dan melaksanakan perjanjian gencatan senjata dan perjanjian militer antara faksi-faksi yang bertikai di Libya.

Pertemuan terakhir anggota JMC berlangsung pada 7 November 2023 di Tunisia, di bawah naungan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB dan saat itu kepala UNSMIL, Tn. Abdoulaye Bathily.

Sumber: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-libya-thoa-thuan-ngung-ban-van-con-hieu-luc-lhq-khang-dinh-vai-tro-quan-trong-cua-mot-co-quan-283923.html