Secara umum, korupsi kekuasaan adalah tindakan pejabat dan pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan kekuasaan politik dan negara untuk melakukan perbuatan melawan hukum dan curang demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang, yang merugikan kepentingan bersama, kepentingan bangsa, dan rakyat. Dalam masyarakat modern, korupsi kekuasaan telah menjadi lebih canggih dan bertransformasi ke dalam berbagai bentuk yang kompleks.
Belakangan ini, banyak orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan publik tergoda oleh "warna merah muda" kekuasaan. Saat berkuasa, sebagian orang hanya ingin mengeksploitasi keuntungan dan fasilitas yang dibawa kekuasaan tersebut tanpa membatasi diri pada kerangka organisasi, peraturan Partai, dan hukum Negara. Selama periode 2012-2022, 2.740 organisasi Partai dan lebih dari 167.700 kader dan anggota Partai dikenai sanksi. Pada tahun 2023, 459 anggota Partai dikenai sanksi karena korupsi.
Di samping menindak tegas para pejabat dan kader Partai yang melanggar hukum, Partai dan Negara telah banyak mengeluarkan dokumen tentang pengendalian kekuasaan dan pencegahan degradasi, korupsi, dan negativitas untuk segera menghentikan "sarang rayap" yang menggerogoti sistem, sehingga turut membangun Partai dan sistem politik yang semakin bersih dan kuat.
Foto ilustrasi: VNA
Memanfaatkan hal ini, kekuatan-kekuatan musuh telah melancarkan argumen-argumen yang menyimpang, dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran, mengklaim bahwa "degenerasi kekuasaan" adalah sifat Partai, yang bertujuan untuk menurunkan peran kepemimpinan Partai Komunis Vietnam , mengikis kepercayaan kader, anggota partai, dan rakyat terhadap Partai dan kader-kadernya. Trik dan argumen mereka dapat diidentifikasi pada isu-isu utama berikut:
Pertama, kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dan reaksioner menuduh rezim "satu partai" sebagai penyebab degenerasi kekuasaan. Mereka mengklaim bahwa degenerasi kekuasaan pejabat dan pegawai negeri sipil berawal dari rezim "satu partai yang tersentralisasi"... Selain sengaja menyalahkan satu partai sebagai penyebabnya, tujuan mereka tak lain adalah untuk menghilangkan peran kepemimpinan tunggal Partai Komunis Vietnam.
Menurut Marxisme-Leninisme, korupsi kekuasaan dianggap sebagai "kegelapan yang mengikuti kekuasaan", yang menyebabkan kemerosotan kekuasaan negara, yang secara langsung memengaruhi prestise dan reputasi Partai dan Negara, menjadikan aparatur pemerintah dan organisasi partai sebagai birokrat, jauh dari kepentingan rakyat. Hampir 200 tahun yang lalu, Karl Marx memberikan peringatan ketika ia mempelajari korupsi kekuasaan di negara-negara Barat, terutama negara-negara kapitalis maju.
Ia menyimpulkan bahwa semakin besar kekuasaan negara, semakin berbahaya korupsinya, semakin dekat ia menjadi kekuatan otonom yang lepas dari kendali manusia. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi kekuasaan ada di setiap negara, setiap masyarakat kelas, dan merupakan fenomena sosial yang harus dihadapi oleh setiap rezim sosial.
Lenin mengatakan bahwa, "birokrasi dan korupsi menyebabkan banyak kader dan anggota partai merosot, menjadi otokratis dan diktator, bahkan dapat menghancurkan partai politik dan menyebabkan jatuhnya rezim". Membahas isu ini, menurut Presiden Ho Chi Minh , akar penyebab merosotnya kekuasaan adalah individualisme. Presiden Ho Chi Minh menunjukkan bahwa, "akibat individualisme, kepentingan pribadi didahulukan daripada kepentingan bersama, yang kemudian menimbulkan indisipliner, disorganisasi, keserakahan akan jabatan dan ketenaran, faksionalisme, penggelapan, pemborosan, dan birokrasi".
Mewarisi dan mengembangkan Marxisme-Leninisme serta pemikiran Ho Chi Minh, Sekretaris Jenderal Nguyen Phu Trong pernah menekankan semasa hidupnya: "Korupsi adalah 'cacat bawaan' kekuasaan dan merupakan salah satu ancaman bagi kelangsungan Partai dan rezim; korupsi ada di setiap era, setiap rezim, dan setiap negara; korupsi tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dalam waktu singkat." Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa individualisme dan degradasi ideologi politik, etika, serta gaya hidup sejumlah kader dan pegawai negeri sipil, beserta ketiadaan mekanisme kontrol kekuasaan yang efektif, merupakan akar penyebab kemerosotan kekuasaan.
Di sisi lain, baik dalam aspek teoritis maupun analitis, semua kajian dan analisis telah sampai pada kesimpulan bahwa korupsi merupakan fenomena sosial, yang pasti ada dan objektif dalam masyarakat yang memiliki negara (berkelas), terlepas dari rezim politik multi-partai atau satu partai; rezim atau negara mana pun memiliki korupsi.
Faktanya, di negara-negara dengan sistem multipartai, korupsi masih menjadi masalah nasional. Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 oleh Transparency International (TI) menunjukkan bahwa tidak ada negara di dunia yang tidak mengalami korupsi akibat korupsi kekuasaan. Negara dengan skor terendah (tingkat korupsi tertinggi) adalah Somalia (11 poin), Sudan Selatan (13 poin); negara dengan skor tinggi (tingkat korupsi rendah) adalah Denmark (90 poin), Finlandia (87 poin)... Dengan demikian, dari laporan di atas, dapat dilihat bahwa korupsi dan negativitas akibat korupsi kekuasaan tidak bergantung pada rezim satu partai atau rezim multipartai. Klaim kekuatan musuh bahwa korupsi kekuasaan disebabkan oleh rezim satu partai adalah rekayasa.
Kedua, kekuatan musuh memutarbalikkan tujuan pencegahan dan pemberantasan korupsi kekuasaan Partai Komunis Vietnam. Mereka menyebarkan rumor bahwa tujuan pencegahan dan pemberantasan korupsi kekuasaan hanyalah untuk melayani "kepentingan faksi dan kelompok", merupakan "perebutan kekuasaan atau perang di eselon atas Partai", merupakan langkah persiapan bagi "anak-anak dan kroni" untuk maju...
Argumen kekuatan musuh sangat berbahaya dan sepenuhnya keliru. Karena sebagaimana telah dianalisis sebelumnya, degenerasi kekuasaan selalu ada dan tidak pernah hilang ketika terdapat kelas-kelas dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegahnya, Partai Komunis Vietnam selalu mencari dan menerapkan solusi praktis untuk mengendalikan kekuasaan secara efektif, dan harus "mengunci kekuasaan dalam sangkar mekanisme". Dalam proses memimpin revolusi, terutama sejak pelaksanaan proses pembaruan hingga saat ini, Partai Komunis Vietnam selalu menyadari bahwa mencegah dan memerangi degenerasi kekuasaan di kalangan kader dan pegawai negeri sipil merupakan tugas yang sangat penting dalam upaya membangun dan memperbaiki Partai serta sistem politik yang bersih dan kuat.
Disamping melaksanakan secara serentak langkah-langkah politik, ideologi, organisasi, ekonomi... Partai Komunis Vietnam senantiasa mementingkan pencegahan, pendeteksian secara proaktif, serta penanganan secara tegas dan cepat terhadap tindakan-tindakan degradasi kekuasaan dalam rangka membangun Partai dan Negara yang bersih; membangun tim kader dan pegawai negeri sipil yang berdisiplin, jujur, serta "merah" dan "profesional".
Faktanya, para kader dan anggota partai "degeneratif" yang telah didisiplinkan atas pelanggaran mereka di masa lalu semuanya telah ditangani secara tegas, adil, tidak memihak, transparan, benar, dan diinformasikan secara luas kepada semua lapisan masyarakat. Pada saat yang sama, melalui disiplin, kita dapat memperingatkan, menghalangi, dan membantu para kader dan anggota partai, terutama mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan, untuk "berintrospeksi", "mengoreksi diri", senantiasa memupuk dan melatih kapasitas, kualitas politik, etika, dan gaya hidup mereka, serta secara tegas mencegah dan menghentikan mereka dari akarnya.
Penanganan ketat terhadap kader dan anggota partai yang korup belakangan ini telah membuat mayoritas rakyat menyatakan kepercayaannya kepada kepemimpinan Partai dalam memerangi korupsi kekuasaan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa tujuan pencegahan korupsi kekuasaan adalah untuk kepentingan bangsa, rakyat, dan didukung oleh rakyat, bukan untuk dirusak oleh musuh. Hal ini telah menciptakan simpati yang kuat dan menumbuhkan kepercayaan yang besar di antara rakyat terhadap integritas, prestise, kekuatan, dan kemurnian Partai.
Ketiga, mereka berasumsi bahwa "degenerasi kekuasaan" tersebar luas dan merupakan sifat alami para kader dan pegawai negeri sipil Partai dan Negara Vietnam. Kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dan reaksioner memutarbalikkan fakta bahwa "pencegahan dan perlawanan terhadap degenerasi kekuasaan Partai Komunis Vietnam pada akhirnya akan gagal". Mengutip kesimpulan-kesimpulan tersebut, mereka menggabungkan dan mengaitkan sejumlah insiden negatif yang terisolasi dalam sekelompok kader dan pegawai negeri sipil, lalu berasumsi bahwa "cacing ada di mana-mana" dan bahwa para kader dan anggota partai "sedang jatuh ke dalam kondisi degenerasi dan degenerasi".
Tuduhan kekuatan musuh adalah kebohongan dan bertentangan dengan tujuan baik Partai kita.
Dalam proses memimpin inovasi, membangun, dan membela Tanah Air, Partai Komunis Vietnam harus menghadapi perlawanan sengit dari kekuatan-kekuatan musuh, terutama menghadapi risiko dan tantangan dari korupsi, negativitas, pemborosan, dan birokrasi, yang telah memengaruhi kehidupan Partai, kelangsungan rezim, dan kebahagiaan rakyat. Partai telah dengan jujur mengakui kesalahan dan kekurangannya dalam memimpin proses inovasi; pada saat yang sama, dengan tegas berjuang untuk mengungkap mereka yang membawa nama Partai dan menyamar sebagai anggota Partai untuk menyabotase Partai, merugikan negara, dan merugikan rakyat.
Upaya membangun dan membenahi Partai serta sistem politik yang bersih dan kuat, bukan saja menunjukkan tekad politik Partai yang besar, tetapi juga membuktikan bahwa Partai senantiasa berpikiran terbuka dan siap mengoreksi kesalahan, keterbatasan, dan kekurangan demi menjadikan negara ini bangkit dan menjadi lebih baik. Akar permasalahan yang menyebabkan merosotnya kekuasaan sebagian kader dan anggota partai adalah terjerumus ke dalam individualisme... disertai minimnya kontrol, pengawasan, dan pengawasan di semua tingkatan. Apel-apel busuk itu hanyalah segelintir dari total lebih dari 5 juta anggota partai, dan perlu disingkirkan agar jajaran kader dan anggota partai menjadi lebih bersih. Maka, dari penanganan sejumlah kader dan pegawai negeri sipil yang merosot hingga menyamakan dan melabeli mereka sebagaimana kodrat kader dan pegawai negeri sipil, merupakan pandangan menyimpang dan ekstrem dari segelintir orang yang semata-mata bertujuan menjatuhkan pamor Partai.
Distorsi dan sabotase baru-baru ini terhadap Partai Komunis Vietnam tidak berdasar, sepihak, dan tidak ilmiah, tetapi akan sangat berbahaya jika tidak segera diidentifikasi dan diberantas. Masalahnya adalah kita harus memahami secara menyeluruh dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan Partai dalam hal pekerjaan kepegawaian, sekaligus mendorong tanggung jawab organisasi dan para pemimpin dalam melaksanakan pekerjaan kepegawaian.
Setiap kader, kader partai dan massa rakyat perlu meningkatkan kewaspadaan revolusioner, mengenali dan membongkar rencana-rencana serta tipu muslihat sabotase kekuatan-kekuatan musuh untuk berjuang dengan gigih membantah argumen-argumen palsu dan reaksioner tersebut.
Bersamaan dengan itu, setiap kader dan anggota partai perlu senantiasa belajar, memupuk, dan melatih diri untuk meningkatkan kualitas politik dan ideologisnya, memupuk etika revolusioner, metode kerja, dan gaya kerja; senantiasa "berintrospeksi dan mengoreksi diri" agar terus maju; mampu mendahulukan kepentingan revolusi, rakyat, dan kolektif di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, kita memberikan kontribusi penting bagi pembangunan Partai dan Negara kita agar semakin bersih dan kuat, demi cita-cita membangun negara yang sejahtera dan bahagia.
Menurut Surat Kabar Tentara Rakyat
Sumber
Komentar (0)