Pada sore hari tanggal 11 Desember, Komite Tetap Majelis Nasional mengesahkan Peraturan tentang Biaya Litigasi. Isinya antara lain untuk meningkatkan tunjangan persidangan bagi juri menjadi VND900.000/hari.

Tunjangan persidangan adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada juri saat menjalankan tugas persidangan. Tunjangan ini dihitung berdasarkan jumlah hari aktual partisipasi dalam persidangan, penelaahan berkas perkara, dan dikonfirmasi oleh pengadilan yang mengeluarkan keputusan untuk mengajukan perkara ke persidangan. Pengadilan yang mengeluarkan keputusan untuk mengajukan perkara ke persidangan bertanggung jawab untuk membayar biaya kepada juri.

Selain tunjangan persidangan, juri juga berhak atas satu atau lebih biaya lainnya...

letinga 1.jpg
Ketua Komite Kehakiman Le Thi Nga. Foto: Majelis Nasional

Saat menyampaikan laporan yang menjelaskan, menerima, dan merevisi rancangan tersebut sebelum Komite Tetap Majelis Nasional memberikan suara untuk menyetujuinya, Ketua Komite Kehakiman Le Thi Nga mengatakan bahwa Komite Tetap telah berkoordinasi dengan Mahkamah Rakyat Agung dan lembaga terkait untuk meninjau dan mempelajari dengan saksama daftar biaya litigasi.

Menurut Ibu Nga, juri telah menerima kompensasi sebesar 90.000 VND/hari sejak tahun 2012. Sementara itu, menurut Surat Edaran Bersama No. 191 Tahun 2014 Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehakiman , remunerasi yang dibayarkan untuk 1 hari kerja pengacara yang ditunjuk adalah 0,4 kali gaji pokok.

Secara khusus, remunerasi untuk pengacara yang ditunjuk mulai 1 Juli 2024 adalah VND 936.000 per hari, 10 kali lebih tinggi dari biaya untuk juri.

Berdasarkan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian menyeluruh terhadap makna, tanggung jawab dan upaya juri ketika berpartisipasi dalam persidangan, memastikan kesesuaian dengan kenyataan dan korelasi dengan sejumlah subjek lain ketika berpartisipasi dalam kegiatan litigasi, Komite Tetap Komite Yudisial menemukan bahwa tingkat pengeluaran sebesar VND 900.000/hari untuk juri sebagaimana diusulkan oleh Mahkamah Rakyat Agung adalah tepat.

Ibu Nga menyampaikan bahwa Komite Tetap Komisi Yudisial telah meminta pendapat kepada Pemerintah, Kementerian Keuangan , dan Kementerian Dalam Negeri mengenai biaya remunerasi bagi peserta kegiatan litigasi yang dibayarkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Berdasarkan pendapat lembaga-lembaga tersebut, Komite Tetap Komisi Yudisial mengusulkan agar rancangan peraturan tersebut tetap mengatur biaya remunerasi dalam berpartisipasi dalam kegiatan litigasi, tanpa membedakan antara mereka yang menerima gaji dan mereka yang tidak menerima gaji dari anggaran negara.

Apabila telah terdapat dokumen yang mengatur tata cara pengupahan yang baru, maka Panitia Tetap Komisi Yudisial akan secara proaktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan dan melaporkan kepada Panitia Tetap DPR agar melakukan perubahan dan penambahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut apabila diperlukan.

Peraturan tentang Biaya Litigasi memiliki 73 pasal dan berlaku sejak 1 Juli 2025.

Amandemen UU Penanaman Modal Publik: Desentralisasi yang kuat ke daerah, menghindari terciptanya mekanisme meminta dan memberi

Amandemen UU Penanaman Modal Publik: Desentralisasi yang kuat ke daerah, menghindari terciptanya mekanisme meminta dan memberi

Menteri Perencanaan dan Investasi mengatakan, perubahan Undang-Undang tentang Penanaman Modal Publik menunjukkan semangat terobosan, desentralisasi, dan pendelegasian wewenang sesuai motto "daerah memutuskan, daerah berbuat, daerah bertanggung jawab", sehingga menghindari terciptanya mekanisme meminta dan memberi.
Harga apartemen naik, bisnis sulit jalankan proyek baru

Harga apartemen naik, bisnis sulit jalankan proyek baru

Delegasi Nguyen Thi Thuy (delegasi Bac Kan) mengatakan bahwa spekulasi, inflasi harga, dan kenaikan harga menyebabkan banyak konsekuensi, seperti gangguan di pasar real estat dan orang-orang dengan kebutuhan nyata tidak dapat membeli rumah.
Delegasi DPR: Harga rumah akan turun jika pasokan melimpah, hilangkan hambatan proyek

Delegasi DPR: Harga rumah akan turun jika pasokan melimpah, hilangkan hambatan proyek

Untuk mengatasi masalah harga real estat yang sangat tinggi, Deputi Majelis Nasional mengatakan sudah saatnya mengenakan pajak tinggi kepada orang-orang yang banyak menggunakan real estat, lambat memanfaatkannya atau membiarkannya terbengkalai, dan memiliki persediaan cukup besar untuk menghilangkan hambatan bagi proyek.