Senegal tegaskan "toleransi nol terhadap korupsi"

Perdana Menteri Senegal Ousmane Sonko mengatakan pada tanggal 4 September bahwa dalam beberapa hari mendatang, Presiden baru negara itu akan membubarkan Majelis Nasional yang didominasi oposisi dan meluncurkan kampanye antikorupsi berskala besar.

Setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, Bapak Sonko menegaskan bahwa beliau akan terus mendampingi Presiden Bassirou Diomaye Faye dalam upaya menjaga perdamaian , kerukunan nasional, mendorong pembangunan ekonomi, dan memastikan stabilitas. (Sumber: WADR)

Bapak Sonko diangkat sebagai kepala pemerintahan Senegal pada bulan April 2024 dengan dukungan Bapak Bassirou Diomaye Faye, yang meraih kemenangan telak dalam pemilihan presiden pada bulan Maret dengan janji untuk membuat perubahan radikal selama berkuasa.

Perdana Menteri Sonko membuat pernyataan itu di tengah kritik terhadap pemerintah oleh koalisi mantan Presiden Macky Sall.

Presiden Faye dan Perdana Menteri Sonko membutuhkan dukungan mayoritas anggota parlemen untuk melaksanakan perubahan kebijakan yang telah mereka janjikan. Namun, mayoritas kursi di parlemen saat ini dipegang oleh oposisi, yang mendukung Bapak Sall.

Berdasarkan konstitusi, presiden Senegal tidak dapat membubarkan parlemen sebelum menjabat selama setidaknya dua tahun, jadi kemungkinan besar Tn. Faye akan mulai bertindak pada tanggal 12 September, tepat 24 bulan setelah sidang pertama parlemen pasca-pemilu.

Selain itu, Bapak Sonko mengumumkan penerapan kampanye antikorupsi yang komprehensif untuk memperkuat landasan kebijakan pemerintahan baru.

“Kami tidak akan bersikap lunak terhadap korupsi,” kata Perdana Menteri Senegal, seraya menambahkan bahwa Dakar akan segera menerapkan langkah-langkah akuntabilitas dan para mantan pemimpin akan menjadi sasaran.

Sumber: https://baoquocte.vn/senegal-khang-dinh-khong-khoan-nhuong-voi-tham-nhung-285065.html