Ketidakjelasan penggunaan nama “rumah sakit” oleh klinik swasta saat ini menjadi permasalahan sosial dan perlu segera dicarikan solusinya.
Fasilitas tanpa izin telah dinamai “rumah sakit” (nama bisnis yang diberikan sertifikat pendaftaran bisnis adalah E-Star Cosmetic Hospital Company Limited) - Foto: Disediakan oleh Inspektur Departemen Kesehatan Kota Ho Chi Minh
Pada tanggal 24 Oktober, Departemen Kesehatan Kota Ho Chi Minh mengatakan bahwa baru-baru ini, beberapa klinik swasta di kota tersebut telah menggunakan kata "rumah sakit" dalam iklan dan papan nama mereka.
Hal ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam memilih pelayanan kesehatan, sehingga menimbulkan berbagai risiko terhadap mutu dan efektivitas pemeriksaan serta pengobatan kesehatan di fasilitas tersebut.
Menurut Inspektorat Departemen Kesehatan, sejak awal tahun, 10 bisnis telah mendaftarkan kata "rumah sakit" dalam nama bisnis mereka, melanggar hukum dan dikenakan sanksi administratif.
Fasilitas ini terutama merupakan klinik khusus untuk mata, gigi, dan rahang, fasilitas kosmetik, perawatan kulit, dan lain-lain.
Menurut Departemen Kesehatan, ketika mencari informasi tentang bisnis di kota tersebut, saat ini terdapat setidaknya 184 bisnis swasta yang terdaftar untuk sertifikat bisnis di Departemen Perencanaan dan Investasi dengan frasa "rumah sakit" tetapi tidak beroperasi di bawah model rumah sakit.
Saat mendaftarkan prosedur administratif untuk mendirikan klinik, bisnis diharuskan oleh Departemen Kesehatan untuk memberikan lisensi dengan kata "rumah sakit" dalam namanya, alasannya adalah nama tersebut harus sama dengan nama bisnis yang dicetak pada sertifikat pendaftaran bisnis.
Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Medis, ketentuan pemberian izin usaha bagi "rumah sakit" dan "klinik" berbeda dalam hal skala, fasilitas, struktur organisasi, personel, dan ketentuan lainnya.
Hal ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap fasilitas medis.
Oleh karena itu, penggunaan kata “rumah sakit” pada nama klinik tidak saja tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tetapi juga berdampak pada hak dan kepercayaan masyarakat.
Menghadapi situasi di atas, Departemen Kesehatan menyarankan agar kementerian, lembaga, dan unit terkait mempertimbangkan dan melengkapi peraturan tentang penamaan fasilitas medis, untuk mengatasi situasi di mana badan usaha yang menyediakan layanan klinik menggunakan nama "rumah sakit".
Selain itu, perketat proses perizinan. Sambil menunggu otoritas yang berwenang meninjau dan menyesuaikan peraturan terkait, disarankan agar badan usaha di semua tingkatan (Dinas Perencanaan dan Investasi, Dinas Keuangan dan Perencanaan Daerah) meninjau dan memperketat proses penilaian serta menolak pemberian izin kepada badan usaha dan rumah tangga pelaku usaha yang mengoperasikan fasilitas pemeriksaan dan perawatan medis.
Bersamaan dengan itu, disarankan agar badan usaha swasta yang telah mendaftarkan nama "rumah sakit", apabila tidak lagi memiliki cakupan kegiatan rumah sakit secara penuh, sebaiknya menyesuaikan nama mereka dan tidak lagi menggunakan kata "rumah sakit" dalam nama mereka.
Pemerintah daerah meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap fasilitas medis swasta.
Tangani secara tegas fasilitas yang melakukan pelanggaran atau sengaja melanggar berkali-kali, terutama klinik yang secara rutin menerima masukan dan pengaduan dari masyarakat.
Departemen Kesehatan juga menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, permintaan masyarakat terhadap perawatan kesehatan telah meningkat, yang menyebabkan kuatnya perkembangan fasilitas medis swasta.
Ketidakjelasan penggunaan nama “rumah sakit” oleh klinik swasta saat ini menjadi permasalahan sosial dan perlu segera dicarikan solusinya.
Cari klinik dan praktisi sebelum pemeriksaan dan perawatan medis
Departemen Kesehatan menghimbau masyarakat untuk memilih rumah sakit dan klinik yang memiliki reputasi baik dan telah memiliki izin operasional dari Kementerian Kesehatan /Departemen Kesehatan.
Informasi tentang fasilitas dan praktisi medis dapat dicari di https://thongtin.medinet.org.vn atau https://tracuu.khambenh.gov.vn.
Apabila menemukan atau mencurigai adanya praktik dokter atau klinik yang tidak transparan, mohon menghubungi hotline 0989.401.155 atau mengunggah informasi ke aplikasi "Online Health" agar Inspektorat Kesehatan dapat segera melakukan deteksi, pencegahan dan penindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan.
[iklan_2]
Sumber: https://tuoitre.vn/phat-hien-10-phong-kham-co-so-tham-my-o-tp-hcm-gan-mac-benh-vien-vi-pham-2024102407231573.htm
Komentar (0)