Desentralisasi dalam e-commerce, melindungi hak konsumen

Pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 146/2025/ND-CP yang mengatur desentralisasi dan pendelegasian wewenang di bidang industri dan perdagangan. Peraturan ini berlaku mulai 1 Juli 2025.

Dalam peraturan ini, Pemerintah menetapkan desentralisasi di bidang perdagangan elektronik dan perlindungan konsumen. Khususnya, banyak tugas dan wewenang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan didesentralisasikan ke tingkat provinsi untuk pelaksanaannya.

Di bidang perdagangan elektronik, tugas dan wewenang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam menerima tata cara pemberitahuan situs web perdagangan elektronik untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam Klausul 1, Pasal 53 Keputusan No. 52/2013/ND-CP dilaksanakan oleh Komite Rakyat provinsi.

Tugas dan wewenang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terkait penerimaan prosedur notifikasi permohonan penjualan e-commerce diatur dalam Pasal 25 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52/2013/ND-CP dan dilaksanakan oleh Komite Rakyat di tingkat provinsi. Tugas dan wewenang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terkait penerimaan prosedur pendaftaran kegiatan pemeringkatan kredit situs web e-commerce diatur dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 52/2013/ND-CP dan dilaksanakan oleh Komite Rakyat di tingkat provinsi.

Terkait dengan bidang perlindungan hak konsumen, tugas dan wewenang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terkait penerimaan berkas pendaftaran kontrak baku dan syarat transaksi umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55/2024/ND-CP dilaksanakan oleh Komite Rakyat Provinsi. Tugas dan wewenang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terkait penerimaan pemberitahuan dari badan usaha dan perorangan tentang status pendaftaran dan penerapan kontrak baku dan syarat transaksi umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55/2024/ND-CP dilaksanakan oleh Komite Rakyat Provinsi.

Lam Phuong

Sumber: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202506/phan-cap-trong-linh-vuc-thuong-mai-dien-tu-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-a4010f1/