Kasus prioritas untuk pemeriksaan dan perawatan medis mulai 1 Januari 2024
Sesuai dengan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Medis Tahun 2023 (berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024), penafsiran istilah diatur sebagai berikut:
- Pemeriksaan medis adalah penggunaan pengetahuan, metode, dan teknik khusus oleh praktisi medis untuk menilai status kesehatan, risiko kesehatan, dan kebutuhan perawatan kesehatan pasien.
- Perawatan adalah praktik praktisi medis yang menggunakan pengetahuan, metode, dan teknik khusus untuk mengatasi kondisi medis, mencegah munculnya dan perkembangan penyakit, atau memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan medis.
- Pasien adalah orang yang memanfaatkan jasa pemeriksaan dan pengobatan medis.
Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Tahun 2023 mengatur asas-asas dalam pemeriksaan dan pengobatan kesehatan sebagai berikut:
Pemeriksaan dan penanganan medis prioritas bagi pasien dalam kondisi darurat;
Anak-anak di bawah usia 6 tahun;
Wanita hamil;
Orang dengan disabilitas berat;
Orang dengan disabilitas berat;
Orang yang berusia 75 tahun ke atas;
Orang-orang dengan kontribusi revolusioner yang sesuai dengan karakteristik fasilitas pemeriksaan dan perawatan medis.
Dengan demikian, kelompok umur yang diprioritaskan untuk pemeriksaan dan pengobatan medis ditetapkan sebagaimana tersebut di atas.
Kegiatan apa saja yang diprioritaskan dalam APBN untuk pemeriksaan dan pengobatan kesehatan?
Pasal 4 Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Tahun 2023 mengamanatkan prioritas alokasi anggaran belanja negara untuk kegiatan-kegiatan berikut ini guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang beraneka ragam:
- Mengembangkan fasilitas pemeriksaan dan pengobatan medis dalam perawatan kesehatan primer dan sistem gawat darurat di luar rumah sakit: Berinvestasi dan mengembangkan sistem perawatan kesehatan primer dan sistem gawat darurat di luar rumah sakit sangat penting untuk menyediakan layanan medis yang efektif dan tepat waktu kepada masyarakat, terutama dalam situasi darurat.
- Fokus pada investasi di fasilitas pemeriksaan dan pengobatan medis di daerah perbatasan, kepulauan, daerah etnis minoritas dan pegunungan, daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang sulit dan daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat sulit: Hal ini memastikan bahwa orang-orang di daerah sulit akan memiliki kesempatan untuk mengakses layanan medis yang memadai dan sesuai dengan situasi lokal mereka.
- Memprioritaskan pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja negara untuk kegiatan: Pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat berprestasi; anak-anak, lanjut usia, penyandang cacat, masyarakat miskin, masyarakat hampir miskin; masyarakat di daerah perbatasan, kepulauan, daerah dengan kondisi sosial ekonomi sulit, dan daerah dengan kondisi sosial ekonomi sulit terutama; penyandang gangguan jiwa, penderita kusta; penderita penyakit menular golongan A; penderita penyakit menular golongan B sesuai dengan daftar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan .
Lisensi praktik berlaku selama 5 tahun
Di samping isi di atas, Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Tahun 2023 juga memuat pengaturan terkait dengan tenaga medis.
Sehubungan dengan itu, Undang-Undang tentang Pemeriksaan dan Pengobatan Medis Tahun 2023 memperluas cakupan praktik dengan mengubah pemberian izin praktik yang sebelumnya berdasarkan kualifikasi profesi menjadi pemberian izin praktik yang didasarkan pada gelar profesi.
UU tersebut juga mengubah metode pemberian izin praktik dari pemberian izin praktik melalui peninjauan dokumen menjadi keharusan adanya penilaian kapasitas profesional sebelum pemberian izin praktik.
Surat izin praktik berlaku selama 5 tahun dan salah satu syarat perpanjangan izin praktik adalah pemutakhiran ilmu kedokteran.
Peraturan mewajibkan orang asing yang berpraktik jangka panjang di Vietnam dan memeriksa serta merawat orang Vietnam untuk menggunakan bahasa Vietnam dengan lancar. Kecuali untuk beberapa kasus kerja sama dalam pertukaran tenaga ahli, transfer teknologi, dan pelatihan.
Mengenai mutu layanan pemeriksaan dan pengobatan medis, undang-undang telah berubah dari 4 tingkat profesional menjadi 3 tingkat profesional.
Pada saat yang sama, undang-undang tersebut juga mengizinkan klinik swasta di daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang sangat sulit untuk menyelenggarakan tempat tidur rawat inap untuk memantau dan merawat pasien, tetapi tidak lebih dari 72 jam.
Minh Hoa (t/h)
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)