Perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas belum jelas

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk telah meminta masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung hampir setahun di Jalur Gaza.

Pasukan Israel dikerahkan di dekat perbatasan Jalur Gaza, di Israel selatan. Foto: THX/TTXVN

"Mengakhiri perang di Gaza dan mencegah konflik meluas di kawasan ini merupakan prioritas mutlak dan mendesak," tegas Bapak Turk, seraya menuntut agar Israel mematuhi keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional.

Negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC) juga mengeluarkan pernyataan bersama yang menuntut agar Israel segera menghentikan operasi militer di Jalur Gaza, dan mengecam keras pelanggaran hak asasi manusia di sana.

Presiden Mesir Abdel-Fattah El-Sisi dan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar juga menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin.

Namun, menurut Channel 12, terdapat "pesimisme yang besar" di antara para negosiator Israel. Rencana AS untuk mengajukan proposal baru dalam dua atau tiga hari ke depan kini dianggap mustahil.

Washington enggan mengajukan proposal baru kecuali/sampai melihat tanda-tanda kemajuan. Washington mendesak mediator lain, Qatar dan Mesir, untuk mencari tahu di mana letak "batas-batas Hamas".

Channel 12 juga mengomentari bahwa pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada tanggal 2 September tentang kelanjutan mempertahankan kendali militer Israel atas koridor Philadelphia di sepanjang perbatasan Jalur Gaza-Mesir, sebuah sikap yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam proposal pada bulan Mei, "mengubur" peluang untuk mencapai kesepakatan.

Perdana Menteri Netanyahu saat ini menghadapi kritik dari sumber domestik dan internasional karena gagal mencapai gencatan senjata dan perjanjian pertukaran sandera dengan pasukan Hamas Palestina.

Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Netanyahu "tidak berbuat cukup banyak" untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Israel juga secara internal tidak puas dengan upaya pemerintah saat ini untuk menyelamatkan para sandera.

Namun, Perdana Menteri Israel menyatakan pada tanggal 8 September bahwa negaranya akan melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan kampanye militer di Jalur Gaza.

Berbicara pada sidang rutin Pemerintah Israel, Perdana Menteri Netanyahu menekankan bahwa tugas otoritas negara adalah melanjutkan perjuangan untuk melenyapkan Hamas; membawa kembali semua sandera, memastikan bahwa Jalur Gaza tidak pernah menjadi ancaman bagi Israel lagi, serta membawa orang-orang di Utara dan Selatan kembali ke rumah dengan selamat.

MUTIARA

Sumber: https://www.sggp.org.vn/mit-mo-thoa-thuan-ngung-ban-israel-hamas-post758311.html