Duta Besar Olivier Brochet mengatakan bahwa Prancis berharap kerja sama kedua negara akan beranjak ke tahap baru dalam 20 tahun ke depan dengan program dan fokus baru.
Menurut Bapak Olivier Brochet, di bidang transportasi, Prancis memiliki banyak pengalaman dan keunggulan dalam berinvestasi di bidang pembangunan bandara, manufaktur pesawat terbang, kereta api cepat, kereta api perkotaan, dll., dan dapat mendukung serta bekerja sama dalam pembangunan di Vietnam. Selain dukungan melalui Badan Pembangunan Prancis (AFD), Prancis dapat memobilisasi dukungan dari mekanisme multilateral seperti Uni Eropa (UE). Khususnya, inisiatif "Gerbang Global" UE bertujuan untuk menciptakan konektivitas global dengan total dana sekitar 300 miliar euro, yang hampir 20%-nya disumbangkan oleh Prancis. Prancis ingin mengalokasikan dana dari inisiatif ini untuk berinvestasi dalam pengembangan sektor transportasi di Vietnam. Oleh karena itu, Vietnam perlu secara proaktif mengeksplorasi cara untuk mengakses sumber modal ini.
Duta Besar Olivier Brochet juga menyebutkan beberapa proyek kerja sama spesifik. Khususnya, proyek Hanoi Metro Jalur 3 (jalur kereta api perkotaan Nhon - Stasiun Kereta Hanoi) merupakan proyek yang sangat simbolis bagi kerja sama kedua negara. Meskipun perkembangannya sempat tertunda karena berbagai alasan, kini telah terselesaikan. Targetnya adalah mengoperasikan bagian layang proyek ini pada pertengahan 2024. Duta Besar menyampaikan harapannya agar pihak Vietnam, saat melakukan penilaian proyek, dapat segera menyelesaikan prosedur ini sehingga proyek dapat diresmikan sesuai jadwal.
Selain itu, Prancis baru-baru ini memutuskan untuk memberikan bantuan yang tidak dapat dikembalikan sebesar 700.000 euro kepada sebuah perusahaan Prancis untuk melakukan survei dan penelitian terkait proyek renovasi Jembatan Long Bien. Setelah penelitian selesai, modal akan dibutuhkan untuk renovasi tersebut; AFD siap memberikan dukungan parsial. Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi dengan Komite Rakyat Hanoi untuk melaksanakan prosedur agar pihak Prancis dapat segera melaksanakan proyek tersebut.
Khususnya terkait kerja sama di sektor perkeretaapian, Duta Besar Olivier Brochet menyampaikan bahwa sejumlah merek fesyen dan mewah ternama, termasuk Louis Vuitton, tertarik untuk mengoperasikan kereta antik mewah antara Hanoi dan Kota Ho Chi Minh untuk melayani wisatawan. Namun, untuk mewujudkannya, perlu dilakukan perbaikan dan renovasi gerbong kereta antik yang telah beroperasi selama 30 tahun atau lebih, serta mengimpornya ke Vietnam. Oleh karena itu, pihak Prancis berharap Kementerian Perhubungan dapat memberikan pengecualian terhadap peraturan yang berlaku agar gerbong kereta antik tersebut dapat beroperasi di jalur kereta api Vietnam.
Terkait isi diskusi yang disampaikan oleh Bapak Olivier Brochet, Menteri Perhubungan Nguyen Van Thang sangat mengapresiasi inisiatif "Gerbang Global". Jika Vietnam diizinkan berpartisipasi dalam inisiatif ini, hal tersebut dapat membantu mewujudkan tujuan promosi investasi dengan tetap mengutamakan pembangunan berkelanjutan, termasuk memastikan pengurangan emisi sesuai komitmen Vietnam di COP26. Oleh karena itu, pihak Vietnam akan secara proaktif mengkaji dan mengajukan proposal spesifik. Di saat yang sama, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mendukung dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pihak Prancis dalam mengkaji dan melaksanakan proyek renovasi Jembatan Long Bien.
Terkait proyek metro jalur 3 Hanoi, Bapak Nguyen Van Thang menyarankan agar Duta Besar merekomendasikan Pemerintah Prancis untuk memperpanjang pinjaman agar pencairannya dapat segera selesai.
Terkait gagasan penyelenggaraan tur kereta wisata, Panglima Sektor Transportasi Vietnam mendukungnya, tetapi menyarankan agar pihak Prancis mengklarifikasi pengecualian apa saja yang diperlukan saat menggunakan gerbong kereta tua. Dari sana, kedua belah pihak akan membahas dan menentukan instansi mana yang berwenang mengajukan penyelesaian kepada instansi tersebut, termasuk Kementerian Perhubungan. Jika terjadi pelanggaran wewenang, Kementerian Perhubungan harus mengajukannya kepada Perdana Menteri.
[iklan_2]
Tautan sumber
Komentar (0)