Dengan menerapkan kebijakan penggabungan dan penataan ulang unit administratif 2 tingkat, Quang Ninh membagi 171 unit menjadi 54 unit administratif setingkat komune, meliputi: 30 distrik, 22 komune, dan 2 zona khusus: Van Don, Co To. Dengan demikian, terdapat 117 unit yang berkurang, mencapai 66,67% sesuai arahan Pemerintah Pusat.
Quang Ninh saat ini sedang menguji coba model pemerintahan daerah dua tingkat di seluruh provinsi hingga 30 Juni. Dari pelaksanaannya, provinsi, kecamatan, dan komune akan belajar dari pengalaman, mengatasi kesulitan, hambatan, dan keterbatasan, segera melakukan penyesuaian yang wajar, dan memastikan bahwa pemerintahan dua tingkat, khususnya di tingkat komune, beroperasi dengan lancar sejak tanggal resmi pelaksanaannya, 1 Juli 2025.
Disamping menyiapkan kondisi terbaik dalam hal fasilitas, kantor pusat, perlengkapan, staf, pegawai negeri sipil, dsb. demi kelancaran operasional otoritas tingkat komune, Quang Ninh juga mengarahkan daerah untuk mengkaji, menyusun, dan merencanakan solusi dalam penanganan dan pemanfaatan aset publik surplus serta kantor pusat.
Sebelum penggabungan dan pengaturan, Quang Ninh memiliki total 376 kantor operasional di tingkat distrik dan komune. Setelah pembentukan pemerintahan dua tingkat, jumlah kantor yang masih digunakan adalah 228, dengan kelebihan 148 (123 kantor tidak akan digunakan lagi, 25 opsi lain diusulkan).
Setelah penataan dan penggabungan tingkat komune, penghapusan pemerintahan tingkat distrik, rencana pengelolaan properti, rumah, dan lahan surplus dan tidak terpakai dilaksanakan oleh Quang Ninh, dengan usulan pengelolaan berdasarkan dua rencana: Prioritaskan alih fungsi menjadi fasilitas medis dan pendidikan , serta pemanfaatannya untuk kepentingan publik lainnya di wilayah tersebut; Alih fungsi rumah dan lahan kepada organisasi yang bertugas mengelola dan memperdagangkan rumah di wilayah tersebut untuk dikelola dan dimanfaatkan. Provinsi Quang Ninh juga telah menerbitkan pedoman tentang peninjauan, inventarisasi, dan evaluasi kualitas serta kebutuhan pemanfaatan properti surplus dan kantor pusat.
Demi mendukung kelancaran, kenyamanan, dan kestabilan operasional pemerintahan dua tingkat, Kementerian Keuangan mewajibkan provinsi dan kotamadya untuk segera menyelesaikan penanganan aset publik surplus sebelum 1 Juli 2025. Paling lambat 30 Juni, instansi administratif tingkat kabupaten/kota wajib menyelesaikan serah terima kantor pusat, aset publik, dan dokumen terkait kepada unit penerima yang berwenang. Serah terima ini bertujuan untuk menghindari gangguan pengelolaan negara, membatasi kerugian aset, dan memastikan penyediaan layanan publik tidak terganggu. Setelah menerima aset, instansi yang bertanggung jawab akan menyiapkan dokumen untuk diserahkan kepada Komite Rakyat provinsi guna pengambilan keputusan serah terima aset kepada unit pengelolaan dan pemanfaatan. Mulai 1 Juli 2025, Komite Rakyat provinsi yang baru dibentuk setelah penggabungan dan konsolidasi akan mewarisi seluruh kewenangan dan tanggung jawab provinsi dan kotamadya lama. Perumahan dan fasilitas lahan surplus yang diberikan kepada lembaga pengembangan dana pertanahan atau unit pengelola perumahan daerah harus dimanfaatkan dan digunakan sesuai ketentuan untuk menghindari pemborosan dan kekosongan.
Dengan adanya kajian dan statistik terperinci mengenai aset publik dan kantor pusat surplus, disertai instruksi khusus mengenai rencana penanganan dan penggunaan, dapat dipastikan bahwa Quang Ninh secara umum dan komune serta distrik setelah penggabungan dan penataan di provinsi pada khususnya akan dengan segera dan efektif mengelola dan menggunakan aset surplus dan kantor pusat, sehingga terhindar dari pemborosan.
Sumber: https://baoquangninh.vn/len-phuong-an-su-dung-tru-so-doi-du-tranh-lang-phi-3362641.html
Komentar (0)