Pada tanggal 1 Februari, Reuters mengutip sumber di pemerintahan AS yang mengatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghukum pemukim Israel di Tepi Barat yang dituduh menimbulkan masalah di daerah tersebut.
Presiden AS Joe Biden telah memutuskan untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap pemukim Israel yang melakukan tindakan kekerasan di Tepi Barat. (Sumber: AFP) |
Oleh karena itu, individu yang dituduh berpartisipasi dalam tindakan kekerasan terhadap warga Palestina akan dihukum.
Menyusul informasi di atas dari kantor berita Inggris, pemerintahan Biden secara resmi mengeluarkan perintah eksekutif yang menjatuhkan sanksi kepada empat warga Israel yang dituduh Gedung Putih terlibat dalam tindakan kekerasan di Tepi Barat.
Perintah tersebut akan membentuk sistem untuk mengenakan sanksi keuangan dan pembatasan visa terhadap individu yang menyerang atau mengancam warga Palestina dan menyita aset mereka, menurut pernyataan dari Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan.
Sebelumnya, Tn. Biden dan pejabat senior telah berulang kali memperingatkan Israel agar bertindak menghentikan kekerasan yang disebabkan oleh pemukimnya terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Menyusul peristiwa 7 Oktober 2023, terjadi lonjakan serangan serupa di permukiman Israel yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki. Pada Desember 2023, AS mulai melarang visa bagi warga Israel yang terlibat dalam kekerasan di Tepi Barat.
Menanggapi langkah ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak perintah eksekutif tersebut, dan menegaskan bahwa negaranya "akan mengambil tindakan terhadap pelaku kejahatan di mana pun mereka berada, oleh karena itu, tindakan khusus terkait masalah ini tidak diperlukan."
Menurut Tuan Netanyahu, “mayoritas” pemukim di Tepi Barat adalah “warga negara yang taat hukum.”
Juga pada tanggal 1 Februari, Times of Israel mengutip seorang pejabat senior AS yang mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken akan mengunjungi Israel pada tanggal 4-5 Februari.
Agenda kunjungan tersebut akan berkisar pada kesepakatan pembebasan sandera yang dinegosiasikan di Paris, perluasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan mendorong Perdana Menteri Netanyahu untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana tentang "siapa" yang akan memerintah Jalur Gaza setelah konflik.
Tn. Blinken juga diperkirakan akan mengunjungi Mesir untuk mempromosikan rencana pengembalian sandera dan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)