Untuk mempercepat penanganan krisis migran yang memberikan tekanan pada perekonomian serta keamanan dan masyarakat, Parlemen Federal Jerman baru saja meloloskan sejumlah reformasi penting, termasuk menerbitkan kartu pembayaran untuk migran dan pengungsi.
Oleh karena itu, ke depannya, para pengungsi di Jerman akan menerima tunjangan hidup dari negara melalui kartu pembayaran, alih-alih uang tunai seperti yang berlaku saat ini. Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, menyatakan bahwa kartu pembayaran dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, transfer uang dan pembayaran lintas batas tidak akan dimungkinkan. Penarikan tunai akan dibatasi, dengan mempertimbangkan setiap kasus spesifik dan kondisi setempat. Peraturan ini akan diterapkan secara seragam di seluruh Jerman. Saat ini, terdapat lebih dari 3 juta pengungsi di Jerman.
Arus migran membebani sumber daya publik di pemerintahan daerah Jerman. Pemerintah daerah mengeluhkan ketidakmampuan menyediakan tempat tinggal bagi pengungsi dan kurangnya staf untuk menangani lebih dari 250.000 pencari suaka yang diperkirakan tiba di negara itu pada tahun 2023. Negara bagian dan kotamadya telah mendesak pemerintah untuk menyediakan dana guna memastikan kondisi tempat tinggal para pencari suaka yang sudah penuh sesak, serta perawatan dan integrasi.
Penerapan kebijakan reformasi untuk mengatasi krisis migran diperkirakan akan membawa perbaikan di masa mendatang. Namun, untuk mengurangi migrasi ilegal secara signifikan, pemerintah Jerman meyakini bahwa sistem suaka Eropa yang terpadu masih diperlukan, di mana batas-batas luar Uni Eropa (UE) perlu dikontrol secara ketat.
Jerman juga menghadapi tekanan untuk menerapkan tindakan yang lebih keras berdasarkan kesepakatan Uni Eropa yang diperjuangkan dengan keras yang dicapai Oktober lalu dan menunggu persetujuan Parlemen Eropa: Pakta Migrasi dan Suaka Uni Eropa, yang mencakup ketentuan untuk meringankan beban negara-negara garis depan seperti Jerman.
THANH HANG
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)