Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra: Tidak ada penggabungan provinsi dan kota dalam waktu dekat

Berbicara kepada wartawan, Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menegaskan bahwa informasi dan gambar yang beredar di media sosial tidak benar. Saat ini belum ada rencana segera untuk menggabungkan provinsi dan kota.

Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra. (Foto: Phuong Hoa/VNA)

Dalam beberapa hari terakhir, ada rumor tentang banyak provinsi dan kota yang merestrukturisasi, menggabungkan, dan mengubah nama mereka.

Terkait hal ini, pada sore hari tanggal 27 November, berbicara kepada seorang reporter dari Kantor Berita Vietnam, Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra menegaskan bahwa informasi dan gambar yang beredar di media sosial tidak benar. Saat ini belum ada rencana untuk menggabungkan provinsi dan kota.

Menurut Menteri Pham Thi Thanh Tra, Kementerian Dalam Negeri dan lembaga terkait sedang melaksanakan restrukturisasi aparatur menuju perampingan, efektivitas dan efisiensi sebagaimana diarahkan oleh Politbiro dan Sekretaris Jenderal To Lam.

Isinya telah ditegaskan oleh Komite Eksekutif Pusat ke-13: "Ini merupakan tugas yang sangat penting, sebuah revolusi dalam merampingkan organisasi dan aparatur sistem politik, yang membutuhkan tingkat persatuan yang sangat tinggi dalam persepsi dan tindakan di seluruh Partai dan seluruh sistem politik."

"Dalam waktu dekat, penataan aparatur akan dilakukan di tingkat pusat. Penataan satuan pemerintahan provinsi akan dilakukan kemudian, dan saat ini belum ada rencana penggabungan provinsi dan kota dalam waktu dekat," tegas Menteri Dalam Negeri.

Menginformasikan bahwa informasi mengenai rencana perombakan aparatur dalam sistem politik saat ini sedang diteliti, dipersiapkan dan dilaksanakan secara rahasia, Kepala Kantor dan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Vu Dang Minh menyatakan bahwa siapa pun yang mengunggah rencana ini secara daring melanggar ketentuan tentang perlindungan rahasia negara; siapa pun yang melanggar akan ditangani sesuai ketentuan hukum.

Kementerian Dalam Negeri telah berdiskusi dengan Kementerian Keamanan Publik dan meminta badan keamanan siber untuk meninjau dan menangani penyebaran informasi yang tidak benar, yang memengaruhi psikologi sosial./.

Sumber