Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Guru (versi yang disampaikan kepada Majelis Nasional untuk mendapat tanggapan pertama pada Sidang ke-8 Majelis Nasional ke-15) menetapkan hak dan kewajiban guru, serta apa yang tidak boleh dilakukan dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap guru.

Secara spesifik, selain mendefinisikan secara lebih jelas apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh guru, Rancangan Undang-Undang Guru ini juga mengatur hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh organisasi maupun perseorangan terhadap guru, antara lain: Tidak melaksanakan sepenuhnya tata tertib dan kebijakan guru sebagaimana yang telah ditetapkan; Melakukan publikasi informasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh guru pada saat belum ada kesimpulan resmi dari instansi yang berwenang dalam proses pertimbangan hukuman disiplin atau penuntutan tanggung jawab hukum terhadap guru; Hal-hal lain yang tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pendidikan dan Pelatihan menyatakan bahwa terdapat kekhawatiran mengenai peraturan tersebut bahwa "informasi mengenai pelanggaran guru tidak dapat dipublikasikan sampai ada kesimpulan resmi dari otoritas yang berwenang dalam proses pertimbangan disiplin atau penuntutan tanggung jawab hukum guru" karena diyakini peraturan ini akan terjerat dengan peraturan tentang informasi, pernyataan, dan "pembelaan" guru.

Namun, menurut Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, peraturan ini diperlukan untuk melindungi guru, terutama dalam konteks jejaring sosial dan media daring yang berkembang pesat seperti saat ini. Jika guru melakukan pelanggaran, mereka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan.

"Karakteristik kegiatan profesional guru bersifat khusus. Jika tidak ada rencana untuk melindungi guru, subjek yang terdampak bukan hanya guru, tetapi juga siswa," ujar Kementerian Pendidikan dan Pelatihan.

dsc0816.jpg
Siswa dan guru di Hanoi. Foto ilustrasi: Hoang Ha.

Dalam rancangan baru, regulasi tentang kebijakan gaji, tunjangan, dan dukungan bagi guru diatur sepenuhnya, ke arah peningkatan kebijakan preferensial.

Secara spesifik, gaji guru pada lembaga pendidikan negeri adalah sebagai berikut: Gaji guru menduduki peringkat tertinggi dalam sistem skala gaji karier administratif; Insentif profesi dan tunjangan lain tergantung pada sifat pekerjaan, menurut wilayah sebagaimana ditetapkan undang-undang; Guru prasekolah; guru yang bekerja di daerah yang sangat sulit di daerah etnis minoritas, daerah pegunungan, daerah pesisir dan kepulauan; guru di sekolah khusus, sekolah khusus lainnya; guru yang melaksanakan pendidikan inklusif; guru yang merupakan etnis minoritas dan guru dalam beberapa profesi tertentu diberi prioritas dalam rezim gaji dan tunjangan yang lebih tinggi daripada guru lainnya; Guru yang direkrut dan diberi peringkat untuk pertama kalinya diberi peringkat 1 tingkat gaji lebih tinggi dalam sistem skala gaji karier administratif.

Gaji dan kebijakan gaji guru pada lembaga pendidikan non-publik dijamin tidak kurang dari gaji dan kebijakan gaji guru pada lembaga pendidikan publik dengan jenjang pelatihan yang sama dan jabatan yang sama, kecuali diperjanjikan lain.

Salah satu poin baru yang penting dalam rancangan Undang-Undang Guru adalah memberikan inisiatif kepada sektor pendidikan dalam merekrut dan menggunakan guru.

Di mana, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan serta Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial merupakan instansi yang bertugas mengembangkan strategi, proyek, rencana pengembangan, dan total staf guru di bawah kewenangannya untuk diajukan kepada otoritas yang berwenang untuk diambil keputusan; menyebarluaskan kriteria dan standar rekrutmen, konten praktik pedagogis dalam rekrutmen/ujian guru; dan mengoordinasikan staf guru di lembaga pendidikan publik sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Badan pengelola pendidikan mengambil alih pimpinan (atau melimpahkan wewenang kepada lembaga pendidikan) dalam merekrut, memobilisasi, mengatur, mengevaluasi, dan mengangkat guru.

RUU tersebut mengamanatkan pengangkatan pejabat fungsional dilakukan atas anjuran, keputusan, atau pengakuan dari lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

'Guru sekolah negeri yang akan pensiun baru saja mencapai ambang batas 20 juta VND/bulan'

'Guru sekolah negeri yang akan pensiun baru saja mencapai ambang batas 20 juta VND/bulan'

Pendapatan guru di sekolah negeri berkisar antara 7 hingga 15 juta VND per bulan, tergantung pada senioritas, jabatan, gelar profesional... Jumlah yang mencapai ambang batas 20 juta VND/bulan atau kurang biasanya kecil, terutama guru yang akan pensiun.
Manfaat bagi Guru dalam Rancangan Undang-Undang Guru

Manfaat bagi Guru dalam Rancangan Undang-Undang Guru

Dalam RUU Guru versi ke-5, Kementerian Pendidikan dan Pelatihan telah menetapkan secara lebih spesifik kebijakan dan tunjangan bagi guru.
Batalkan usulan pembebasan biaya pendidikan bagi anak guru

Batalkan usulan pembebasan biaya pendidikan bagi anak guru

Rancangan Undang-Undang Guru terbaru menetapkan kebijakan untuk mendukung guru tetapi tidak lagi mengusulkan pembebasan biaya pendidikan bagi anak kandung dan anak angkat yang sah dari guru selama mereka bekerja.
Mengapa Kementerian Pendidikan dan Pelatihan menghapus peraturan tentang sertifikat praktik dari rancangan Undang-Undang Guru?

Mengapa Kementerian Pendidikan dan Pelatihan menghapus peraturan tentang sertifikat praktik dari rancangan Undang-Undang Guru?

Rancangan Undang-Undang Guru ke-5 yang diajukan dalam rapat Badan Musyawarah Nasional (Banmus) beberapa waktu lalu, tidak lagi mengatur tentang sertifikat pendidik dan guru sebagaimana pada draf pertama yang diterbitkan.