Melaporkan hasil pelaksanaan sejumlah resolusi Majelis Nasional ke-14 tentang pengawasan dan pemeriksaan tematik serta resolusi Majelis Nasional tentang pengawasan dan pemeriksaan tematik sejak awal masa sidang ke-15 hingga masa sidang ke-4, Auditor Jenderal Negara Ngo Van Tuan mengatakan bahwa rencana audit tahun 2023 sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana organisasi audit yang dikeluarkan.
Sampai dengan 30 September, Badan Pemeriksa Keuangan telah mengerahkan tim audit untuk mencapai 91% dari rencana audit tahunan, setara dengan periode yang sama tahun 2022 (tahun 2022, rasionya adalah 89,6%), menerbitkan 84 laporan audit dengan total rekomendasi sebesar VND 14,094 miliar, yang mana jumlah rekomendasi untuk meningkatkan pendapatan anggaran negara adalah VND 1,015,6 miliar, mengurangi pengeluaran anggaran negara adalah VND 2,864,8 miliar, dan rekomendasi lainnya adalah VND 10,213,6 miliar.
Auditor Jenderal Negara Ngo Van Tuan (Foto: Nhu Y).
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setiap tahun unit ini mempublikasikan hasil audit sesuai ketentuan. Khususnya, September lalu, BPK berkoordinasi dengan Komite Keuangan dan Anggaran untuk menyelenggarakan sesi penjelasan implementasi kesimpulan dan rekomendasi audit.
Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa pada dasarnya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan telah dilaksanakan oleh satuan-satuan; rekomendasi mengenai penanganan keuangan dan penanganan lainnya telah dilaksanakan rata-rata sekitar 75-80% untuk tahun sebelum tahun pemeriksaan dan terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya dengan rasio sekitar 15-20% dari sisa rekomendasi setiap tahunnya.
Pada tahun 2023 saja, implementasi rekomendasi audit tahun 2022 pada 9 bulan pertama tahun ini menurut laporan unit mencapai 67,4% (periode yang sama tahun lalu 56,63%).
Penguatan audit isi lahan
Badan Pemeriksa Keuangan telah melaksanakan tugas audit tematik di bidang perencanaan, pengelolaan, dan tata guna lahan perkotaan, seperti audit tematik perencanaan pengelolaan dan perizinan pembangunan di bidang pertanahan perkotaan tahun 2017-2020; audit tematik pengelolaan negara di bidang pertanahan tahun 2017-2021.
Badan Pemeriksa Keuangan telah mengidentifikasi pokok-pokok pemeriksaan, meliputi: pengelolaan dan pemanfaatan tanah; penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemanfaatan barang milik negara serta pemenuhan kewajiban terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka penataan dan penanganan rumah dan tanah yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan; pengelolaan dan pemanfaatan retribusi tanah, sewa tanah, dan sebagainya.
Badan Pemeriksa Keuangan melaksanakan audit dan mencapai 91% dari rencana tahunan (Foto: Manh Quan).
Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, dalam mensintesis hasil audit terkait kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan perkotaan periode 2020 sampai dengan 2022, Badan Pemeriksa Keuangan merekomendasikan penambahan pendapatan anggaran tanah sebesar VND 3,377 miliar; merekomendasikan perubahan, penambahan, atau pembatalan beberapa isi yang tidak sesuai dalam 8 dokumen hukum.
Pada saat yang sama, hasil audit juga menunjukkan kekurangan dan keterbatasan dalam pengelolaan lahan, pemanfaatan lahan, perencanaan, dan perizinan konstruksi. BPK telah merekomendasikan agar unit-unit terkait mengatasi, meninjau, dan memperbaiki pengalaman tersebut dalam setiap laporan audit.
[iklan_2]
Sumber
Komentar (0)