Digitalisasi data status sipil: Menghilangkan kesulitan secara proaktif, beroperasi dengan lancar

Data status sipil merupakan informasi penting untuk mendukung penyelesaian hingga 80% prosedur administratif dalam penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat. Saat ini, pemerintah daerah di seluruh negeri telah menerapkan digitalisasi dan jutaan buku catatan sipil telah diperbarui menjadi Basis Data Status Sipil Elektronik. Namun, implementasinya masih terhambat di berbagai tahap, mulai dari perangkat lunak, koordinasi antar instansi, hingga keterampilan staf. Pihak berwenang sedang berupaya mengatasi kekurangan ini untuk memastikan kelancaran operasional sistem.
“Standar” dan “peraturan”: Pahami dengan benar untuk bersaing dan menghindari risiko

Banyak pelaku usaha masih keliru membedakan antara "standar" dan "peraturan", yang mengakibatkan kesalahan dalam desain, produksi, dan distribusi, yang mengakibatkan kerugian biaya, waktu, dan reputasi. Undang-Undang yang mengubah dan melengkapi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Standar dan Peraturan Teknis 2025, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, tidak hanya mendefinisikan secara jelas batasan hukum antara kedua konsep ini, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang transparan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi dan memanfaatkannya secara efektif.
Jadilah kolaborator online: Waspadai penipuan canggih

Meskipun telah banyak peringatan, banyak orang masih terjebak dalam perangkap menjadi kolaborator daring karena iming-iming dari beberapa pihak. Insiden pada awal Agustus 2025, di mana seorang perempuan di Hanoi ditipu lebih dari 300 juta VND saat melakukan pekerjaan ini, merupakan peringatan paling jelas tentang konsekuensi tak terduga dari janji "pekerjaan mudah, gaji tinggi".
Sumber: https://hanoimoi.vn/tin-tuc-dac-biet-tren-bao-in-hanoimoi-ngay-22-8-2025-713555.html
Komentar (0)