Perdana Menteri tetapkan 6 tugas untuk hilangkan hambatan dan dorong pembangunan infrastruktur strategis

Perdana Menteri meminta untuk mengakui dengan jelas bahwa penerapan terobosan strategis dalam infrastruktur merupakan kekuatan pendorong mendasar, yang berkontribusi terhadap industrialisasi dan modernisasi negara, serta membuka ruang pembangunan baru.

Perdana Menteri Pham Minh Chinh berbincang dalam sesi kerja dengan para pelaku usaha konstruksi. (Foto: Duong Giang/VNA)

Pada sore hari tanggal 3 Oktober, di Markas Besar Pemerintah , Perdana Menteri Pham Minh Chinh memimpin rapat antara Komite Tetap Pemerintah dan asosiasi serta perusahaan konstruksi untuk menghilangkan kesulitan dan hambatan, serta mempromosikan pelaksanaan proyek-proyek nasional utama.

Pada pertemuan tersebut, perwakilan asosiasi dan perusahaan konstruksi menyampaikan bahwa meskipun Pemerintah dan Perdana Menteri telah bertekad dan terlibat erat dalam mengatasi berbagai kesulitan dan hambatan guna mendorong pelaksanaan proyek-proyek utama, masih terdapat kekurangan seperti: kesulitan dalam pembersihan lahan, terutama yang terkait dengan alih fungsi lahan hutan; penyediaan tambang material konstruksi; sistem norma konstruksi; modal investasi konstruksi; harga satuan konstruksi; penerapan teknologi baru dalam pekerjaan konstruksi; pembayaran dan penyelesaian proyek yang lambat, premi asuransi konstruksi yang tinggi, serta kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, dsb.

Bapak Dang Viet Dung, Ketua Asosiasi Konstruksi Vietnam, mengatakan bahwa sistem norma konstruksi saat ini masih memiliki beberapa keterbatasan seperti: kurangnya norma untuk beberapa pekerjaan konstruksi yang menggunakan teknologi baru, material baru, penerapan metode konstruksi baru; beberapa norma masih kurang memadai, belum mencakup semua jenis pekerjaan konstruksi dan ketentuan penerapannya.

Perwakilan perusahaan konstruksi Xuan Truong berbicara. (Foto: Duong Giang/VNA)

Bapak Nguyen Van Truong, Direktur Perusahaan Konstruksi Xuan Truong, menyatakan bahwa karena kurangnya koordinasi antarkementerian dan cabang, serta "kekakuan" regulasi, usulan perusahaan untuk memadatkan lumpur kerukan guna meratakan lahan, yang akan menggantikan material konstruksi yang saat ini langka, dan meminimalkan dampak lingkungan, tidak diterima.

Para delegasi mengusulkan agar Pemerintah mengarahkan penyelesaian lembaga-lembaga investasi, kontrak, dan penawaran; mendesentralisasikan dan mendelegasikan kekuasaan dengan lebih kuat; kementerian, cabang, dan daerah berkoordinasi lebih erat dan efektif; memiliki mekanisme untuk menunjuk kontraktor untuk sejumlah proyek dan paket khusus; meningkatkan batas pinjaman untuk perusahaan konstruksi; menciptakan kondisi bagi perusahaan domestik untuk bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk melaksanakan proyek dalam rangka memanfaatkan teknologi, pengalaman, sumber daya, dan manajemen sehingga perusahaan domestik dapat terus tumbuh...

Bapak Ho Minh Hoang, Ketua Deo Ca Group, mengusulkan agar Negara mendukung organisasi-organisasi bagi perusahaan-perusahaan Vietnam untuk belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan asing besar dalam melaksanakan proyek-proyek berskala besar; mendefinisikan dengan jelas fungsi dan tugas sejumlah kementerian dan cabang yang terkait dengan standar dan norma khusus, serta model BIM untuk diterapkan pada proyek-proyek transportasi, terutama proyek-proyek kereta api berkecepatan tinggi...

Setelah perwakilan kementerian, cabang, dan Wakil Perdana Menteri menjawab dan mengklarifikasi masalah yang diangkat oleh asosiasi dan perusahaan; mengakhiri pertemuan, Perdana Menteri Pham Minh Chinh menegaskan kembali tujuan dan pentingnya pertemuan tersebut; menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Partai dan Negara; arahan, administrasi, dan pengawasan ketat dari Pemerintah dan Perdana Menteri; partisipasi aktif dari seluruh sistem politik, semua tingkatan dan cabang, terutama daerah dan perusahaan konstruksi, saat ini proyek-proyek utama dan proyek-proyek nasional yang penting sedang dilaksanakan secara aktif, banyak proyek telah diselesaikan, secara bertahap diselesaikan dan terus dilaksanakan secara aktif, menciptakan terobosan dalam pembangunan dan pengembangan negara.

Perdana Menteri juga dengan terus terang menunjukkan bahwa meskipun ada hasil positif, sistem dokumen hukum yang terkait dengan pelaksanaan proyek dan metode pengorganisasian dan pelaksanaan proyek masih memiliki kekurangan tertentu; pelatihan sumber daya manusia untuk melayani kebutuhan pembangunan belum memenuhi persyaratan...

Menyatakan tugas-tugas pengembangan infrastruktur strategis yang diidentifikasi oleh Kongres Partai Nasional ke-13, Perdana Menteri Pham Minh Chinh mengemukakan 6 tugas untuk menghilangkan kesulitan dan hambatan serta mendorong pengembangan infrastruktur strategis.

Perdana Menteri meminta agar diakui secara jelas bahwa penerapan terobosan strategis dalam infrastruktur merupakan kekuatan pendorong mendasar, yang berkontribusi terhadap industrialisasi dan modernisasi negara, membuka ruang pembangunan baru, menciptakan wilayah dan layanan perkotaan baru, mengurangi biaya logistik, menciptakan lapangan kerja dan mata pencaharian bagi masyarakat, dan mengembangkan bisnis.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme dan kebijakan untuk memobilisasi seluruh sumber daya, mendiversifikasi sumber daya, termasuk: sumber daya negara, badan usaha, masyarakat, investor langsung dan tidak langsung, serta sumber daya kemitraan publik-swasta untuk... mengembangkan infrastruktur strategis, dengan semangat "menyelaraskan kepentingan negara, masyarakat, dan badan usaha"; berfokus pada penerapan efektif capaian revolusi industri ke-4, mendorong alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong pelatihan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan pembangunan era baru.

Menekankan bahwa lembaga juga merupakan sumber daya, Perdana Menteri meminta penyempurnaan lembaga dan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang-undangan terkait perizinan lokasi, bahan baku, standar, proses, norma, tender, dll., untuk terus dilanjutkan, dengan persyaratan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut harus lebih terbuka, sehingga menciptakan kondisi bagi pelaku usaha untuk beroperasi lebih efektif. Selain itu, desentralisasi dan pendelegasian wewenang terus didorong, termasuk alokasi sumber daya penegakan hukum, perancangan perangkat inspeksi dan pengawasan; reformasi prosedur administrasi, pengurangan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan pelaku usaha, dll.

Mengusulkan agar dunia usaha meningkatkan semangat kemandirian, peningkatan mutu, dan pembangunan dengan tangan, pikiran, dan kekuatan internal mereka sendiri, dengan dukungan Negara dalam hal kelembagaan, sumber daya, dan kerja sama internasional untuk berkembang dengan kuat, Perdana Menteri menegaskan bahwa Pemerintah, kementerian, cabang, daerah, dan dunia usaha harus selalu mendengarkan, memahami, dan berbagi kesulitan dan tantangan, segera mengatasinya untuk membantu dunia usaha berkembang, berkontribusi pada pembangunan negara yang cepat dan berkelanjutan.

Dalam mengarahkan kementerian, lembaga, dan daerah agar secara proaktif menangani tugas-tugas utama dalam lingkup, wewenang, dan tanggung jawabnya, Perdana Menteri Pham Minh Chinh menugaskan Kementerian Konstruksi untuk melaksanakan perencanaan, penyusunan kriteria, standar, dan norma dengan baik guna memastikan keselarasan kepentingan; sekaligus memberikan arahan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mendengarkan, memeriksa, memantau, menerima pendapat pelaku usaha, segera menangani permasalahan; berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menangani permasalahan terkait tambang material dan alih fungsi lahan serta hutan. Kementerian Perencanaan dan Investasi menjalankan manajemen perencanaan negara, terus meneliti, melengkapi, dan menyempurnakan mekanisme serta kebijakan baru yang sesuai dengan situasi aktual, serta memobilisasi seluruh sumber daya sosial untuk mengembangkan infrastruktur strategis.

Kementerian Keuangan, selain mengusulkan dan melaksanakan kebijakan fiskal, juga mengkaji kebijakan perpajakan, retribusi, harga, dan penyelesaian konstruksi untuk memastikan kemudahan dan efisiensi. Bank Negara, selain mengendalikan inflasi dan memastikan stabilitas makroekonomi, mengusulkan kebijakan suku bunga dan penyediaan kredit, termasuk mengkaji paket kredit untuk pembangunan infrastruktur strategis.

Meminta Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas Perang dan Sosial, Konstruksi, serta Pendidikan dan Pelatihan untuk mempelajari dan menyelenggarakan pelatihan dan meningkatkan keterampilan kejuruan bagi para pekerja untuk melayani periode pembangunan baru, Perdana Menteri mengusulkan agar pemerintah daerah harus memobilisasi seluruh sistem politik untuk mempromosikan pelaksanaan proyek-proyek nasional yang penting, terutama dalam pembukaan lahan dan alih fungsi lahan serta tujuan penggunaan lahan hutan.

Kepala Pemerintahan meminta para investor, dengan semangat "menganggap pekerjaan kontraktor sebagai pekerjaan mereka sendiri", untuk mengelola catatan, dokumen, dan prosedur yang ketat dengan baik; memberikan instruksi khusus kepada para pelaku usaha mengenai pekerjaan; dan pada saat yang sama menghindari hal-hal negatif dan korupsi dalam seluruh proses pelaksanaan proyek.

Bagi perusahaan, kontraktor, desainer, konsultan, dan pengawas, dengan semangat "menyelaraskan kepentingan negara, rakyat, dan perusahaan" serta "mengutamakan kepentingan negara", menaati hukum, melaksanakan dengan baik motto "apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, komitmen harus dilaksanakan"; menyelenggarakan pekerjaan konstruksi dengan tekad "mengalahkan terik matahari, mengatasi hujan", "makan dan tidurlah dengan cepat", "kerja siang hari tidak cukup, manfaatkan kerja malam", "bekerjalah selama liburan dan Tet"; mengedepankan dinamisme, kreativitas, inovasi, berani berpikir, berani bertindak, melaksanakan pekerjaan untuk menjamin kemajuan, kualitas, teknik, keselamatan, dan sanitasi lingkungan.

Mengarahkan asosiasi untuk menyerap pemikiran dan aspirasi pelaku usaha, berkumpul dan merefleksikannya kepada otoritas yang berwenang, Perdana Menteri meminta kementerian dan lembaga untuk, berdasarkan fungsi dan tugasnya, menetapkan "orang yang jelas, pekerjaan yang jelas, tugas yang jelas, waktu yang jelas, dan produk yang jelas" untuk ditangani, dengan semangat "apa yang matang, jelas, terbukti benar dalam praktik, diterapkan secara efektif, dan disetujui oleh mayoritas, kemudian terus dilaksanakan dan disahkan; apa yang belum diatur atau dalam praktiknya melampaui peraturan, maka beranilah untuk menguji coba, sambil terus belajar dari pengalaman, kembangkan secara bertahap, jangan perfeksionis dan jangan tergesa-gesa."

Dengan pandangan bahwa "sumber daya bersumber dari pemikiran, motivasi bersumber dari inovasi, kekuatan bersumber dari rakyat", "bangkit dari tangan, pikiran, langit, dan pelabuhan kita sendiri" untuk "mengubah ketiadaan menjadi ada, mengubah kesulitan menjadi mudah, mengubah ketidakmungkinan menjadi mungkin", Perdana Menteri berharap dan meyakini bahwa para peserta dalam proyek dan pekerjaan nasional yang penting dan krusial "telah melakukannya dengan baik, bahkan lebih baik; bertekad, lebih teguh; telah berupaya, lebih banyak berupaya; teguh, lebih teguh lagi", terus berkembang pesat, semakin menegaskan peran dan kontribusi penting mereka dalam membangun dan mempertahankan Tanah Air, serta berkontribusi dalam meningkatkan posisi dan prestise Vietnam di kancah internasional.

Komentar (0)