Menurut koresponden VNA di Korea Selatan, anggota parlemen Han Zee A membuat pernyataan itu saat oposisi utama Partai Demokrat (DP) bersiap untuk membuat langkah baru untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol atas deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember pada sesi pleno Majelis Nasional yang dijadwalkan pada tanggal 14 Desember setelah pemungutan suara pemakzulan gagal pada tanggal 7 Desember karena sebagian besar anggota parlemen PPP memboikot pemungutan suara tersebut.
Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. (Foto: THX/TTXVN)
Berdasarkan hukum Korea Selatan, setidaknya dua pertiga anggota Majelis Nasional (200/300 anggota) harus memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk-yeol, dan langkah tersebut membutuhkan dukungan setidaknya delapan anggota parlemen PPP di samping semua anggota parlemen oposisi. Oleh karena itu, hanya perlu satu anggota parlemen PPP lagi yang memberikan suara mendukung agar pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol dapat disahkan.
[iklan_2]
Sumber: https://vtcnews.vn/them-mot-nghi-si-cua-dang-cam-quyen-dong-y-bo-phieu-luan-toi-tong-thong-han-quoc-ar913299.html
Komentar (0)