Majelis Nasional secara resmi mengesahkan Resolusi tentang struktur organisasi Pemerintah.

Berdasarkan Resolusi Majelis Nasional , Pemerintah Majelis Nasional periode ke-15 terdiri atas 25 orang anggota, meliputi: Perdana Menteri; 7 orang Wakil Perdana Menteri dan 14 orang Menteri dan 3 orang Kepala lembaga setingkat menteri.

Majelis Nasional mengesahkan Resolusi tentang struktur jumlah anggota Pemerintah untuk masa jabatan ke-15 Majelis Nasional. (Foto: VNA)

Melanjutkan Sidang Luar Biasa ke-9, pada tanggal 18 Februari, Majelis Nasional telah memutuskan untuk mengesahkan Resolusi No. 176/2025/QH15 tentang susunan organisasi Pemerintah untuk masa jabatan Majelis Nasional ke-15 dan Resolusi No. 177/2025/QH15 tentang susunan jumlah anggota Pemerintah untuk masa jabatan Majelis Nasional ke-15.

Resolusi tentang struktur organisasi Pemerintah untuk Majelis Nasional ke-15: 467 delegasi berpartisipasi dalam pemungutan suara (setara dengan 97,7% dari total jumlah delegasi Majelis Nasional); 465 delegasi menyetujui (setara dengan 97,28% dari total jumlah delegasi Majelis Nasional). Resolusi tentang struktur jumlah anggota Pemerintah untuk Majelis Nasional ke-15: 445 delegasi berpartisipasi dalam pemungutan suara (setara dengan 93,1% dari total jumlah delegasi Majelis Nasional); 444 delegasi menyetujui (setara dengan 92,89% dari total jumlah delegasi Majelis Nasional); 1 delegasi tidak memberikan suara (setara dengan 0,21% dari total jumlah delegasi Majelis Nasional).

Berdasarkan Resolusi No. 176, struktur organisasi Pemerintah untuk masa jabatan ke-15 Majelis Nasional mencakup 14 kementerian dan 3 lembaga setingkat kementerian. Secara spesifik, meliputi: Kementerian Pertahanan Nasional; Kementerian Keamanan Publik; Kementerian Luar Negeri; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Kehakiman; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup; Kementerian Konstruksi; Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata; Kementerian Sains dan Teknologi; Kementerian Pendidikan dan Pelatihan; Kementerian Kesehatan; Kementerian Etnis Minoritas dan Agama; Bank Negara Vietnam; Inspektorat Pemerintah dan Kantor Pemerintah .

Resolusi ini mulai berlaku sejak tanggal disetujui oleh Majelis Nasional dan menggantikan Resolusi No. 08/2021/QH15 tanggal 23 Juli 2021 Majelis Nasional tentang susunan organisasi Pemerintah untuk masa jabatan ke-15 Majelis Nasional.

Kementerian dan lembaga setingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Resolusi ini mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Maret 2025. Kementerian dan lembaga setingkat kementerian dalam struktur organisasi Pemerintahan Majelis Permusyawaratan Rakyat periode ke-15 sesuai dengan Resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 08/2021/QH15, tetap beroperasi sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.

Pada hari yang sama, Majelis Nasional mengeluarkan Resolusi No. 177/2025/QH15, yang mana struktur jumlah anggota Pemerintah untuk masa jabatan Majelis Nasional ke-15 adalah 25 orang anggota, termasuk: Perdana Menteri; 7 Wakil Perdana Menteri dan 14 Menteri dari Kementerian berikut: Pertahanan Nasional; Keamanan Publik; Luar Negeri; Dalam Negeri; Kehakiman; Keuangan; Industri dan Perdagangan; Pertanian dan Lingkungan Hidup; Konstruksi; Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata; Sains dan Teknologi; Pendidikan dan Pelatihan; Kesehatan; Etnis dan Agama dan 3 Kepala lembaga setingkat menteri: Gubernur Bank Negara Vietnam; Inspektur Jenderal Pemerintah; Menteri, Kepala Kantor Pemerintah.

Resolusi 177 berlaku sejak tanggal persetujuan oleh Majelis Nasional.

Selain itu, Resolusi Majelis Nasional No. 20/2021/QH15 tanggal 28 Juli 2021 tentang struktur jumlah anggota Pemerintah untuk masa jabatan ke-15 Majelis Nasional dan Resolusi Majelis Nasional No. 143/2024/QH15 tanggal 26 Agustus 2024 tentang penambahan jumlah Wakil Perdana Menteri untuk masa jabatan ke-15 Majelis Nasional tidak lagi berlaku sejak tanggal berlakunya Resolusi ini.

Sumber