Peningkatan Sistem Informasi Nasional Pendaftaran Usaha dan Rumah Tangga Usaha

Kementerian Keuangan baru saja mengirimkan dokumen kepada Departemen Keuangan provinsi dan kota mengenai peningkatan sistem informasi nasional tentang pendaftaran usaha, koperasi, dan rumah tangga usaha.

Khususnya, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dua tingkat dan peraturan perundang-undangan baru yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2025 (Undang-undang yang mengubah dan melengkapi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perusahaan 2020, Keputusan tentang pendaftaran usaha yang menggantikan Keputusan 01/2021/ND-CP, Surat Edaran yang mengumumkan formulir yang digunakan dalam pendaftaran usaha, pendaftaran rumah tangga usaha...),

Kementerian Keuangan akan memperbarui Sistem Informasi Nasional Pendaftaran Usaha, Koperasi, dan Rumah Tangga mulai pukul 08.00 WIB, Sabtu, 28 Juni 2021 hingga pukul 08.00 WIB, Selasa, 1 Juli 2021.

Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem beroperasi selaras dengan peraturan baru dalam Undang-Undang yang mengubah dan melengkapi sejumlah pasal dalam Undang-Undang tentang Perusahaan, Keputusan pengganti Keputusan 01/2021/ND-CP tentang pendaftaran usaha, dan surat edaran yang mengumumkan formulir pendaftaran perusahaan dan rumah tangga bisnis.

Kementerian Keuangan meminta kepada instansi terkait agar mengarahkan instansi penyelenggara pendaftaran usaha dan unit terkait agar proaktif melakukan penataan pekerjaan guna menghindari terganggunya proses penanganan prosedur administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Setelah penggabungan provinsi dan kota, badan usaha tidak diwajibkan mengubah informasi pada akta pendirian badan usaha, tetapi dapat melakukannya sesuai kebutuhan. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Surat Resmi 4370/BTC-DNTN yang memandu pendaftaran badan usaha jika terjadi perubahan batas wilayah administratif.

Secara khusus, badan usaha, rumah tangga usaha, koperasi, gabungan koperasi, dan kelompok koperasi dapat tetap menggunakan surat tanda daftar usaha, surat tanda daftar rumah tangga usaha, surat tanda daftar koperasi, surat tanda daftar kelompok koperasi, dan surat tanda daftar kantor cabang/perwakilan/lokasi usaha yang telah diterbitkan.

Badan usaha dilarang meminta kepada badan usaha, rumah tangga usaha, koperasi, gabungan koperasi, dan perkumpulan koperasi untuk mendaftarkan perubahan alamat karena adanya perubahan batas wilayah administrasi.

(Menurut VOV)

Sumber: https://baoyenbai.com.vn/12/352327/Nang-cap-he-thong-thong-tin-quoc-gia-ve-dang-ky-doanh-nghiep-ho-kinh-doanh.aspx