Menurut laporan tersebut, kelurahan-kelurahan tersebut ditunjuk oleh Komite Rakyat Provinsi untuk menjadi investor dan pengelola hampir 100 proyek. Namun, dalam proses pelaksanaan dan pencairan modal investasi publik, daerah-daerah menghadapi banyak kendala, terutama terkait kompensasi, pembersihan lahan, pemukiman kembali, verifikasi kondisi lahan perumahan, harga satuan kompensasi, dan sebagainya. Beberapa proyek sebelumnya didukung oleh Komite Rakyat Distrik tetapi belum menyelesaikan prosedur pengalihan ke tingkat kelurahan lama. Selain itu, konstruksi di beberapa proyek terdampak oleh tingginya harga material bangunan, yang menyebabkan tingkat pencairan modal investasi publik tidak mencapai harapan.
Terkait operasional pemerintah daerah dua tingkat, secara umum, aparatur di kelurahan telah beroperasi secara stabil. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses penanganan prosedur administratif bagi masyarakat dan badan usaha akibat kurangnya konsistensi dan sinkronisasi dalam sistem dokumen pedoman. Infrastruktur teknologi informasi dan perangkat lunak bersama masih diterapkan secara lambat; kualifikasi dan kapasitas staf antar departemen tidak seragam.
Pada pertemuan tersebut, para delegasi fokus membahas dan mengusulkan berbagai solusi untuk mempercepat pelaksanaan dan pencairan modal investasi publik; sekaligus menghilangkan kesulitan dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan model pemerintahan daerah 2 tingkat secara efektif.
Dalam sambutan penutupnya, Bapak Nguyen Le Huy, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi, mengakui upaya dan perubahan positif di lingkungan tersebut dalam mengatasi kesulitan, secara bertahap memastikan operasi aparatur pemerintah daerah dua tingkat yang stabil dan efektif.
Terkait dengan pengorganisasian dan pengoperasian model pemerintahan daerah dua tingkat, ia mengusulkan agar daerah terus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan penerapan teknologi informasi bagi kader dan pegawai negeri sipil; sekaligus mengkaji, mengatur, dan menggerakkan aparatur antar departemen secara ilmiah dan wajar, serta memenuhi tuntutan tugas dengan baik.
Terkait pelaksanaan dan pencairan modal investasi publik, beliau meminta pemerintah daerah untuk fokus mendorong kontraktor mempercepat pembangunan proyek; berkoordinasi secara proaktif dengan instansi fungsional terkait kompensasi, pembersihan lahan, relokasi, dan sebagainya. Pendapat dan rekomendasi dari daerah akan dihimpun dan dilaporkan oleh Kantor Komite Rakyat Provinsi untuk dipertimbangkan dan diarahkan.
Sumber: https://baohungyen.vn/kiem-tra-viec-trien-khai-giai-ngan-von-dau-tu-cong-va-van-hanh-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-3184667.html
Komentar (0)