
Dalam program kerja hari ini, Majelis Nasional membahas di aula hasil pemantauan penyelesaian permohonan pemilih yang disampaikan dalam Persidangan ke-5 Majelis Nasional ke-15; rancangan Resolusi tentang pengenaan pajak penghasilan badan tambahan sesuai dengan ketentuan terhadap erosi basis pajak global; dan pengurangan pajak pertambahan nilai.
Dalam masa sidang kerja kedua dari masa sidang ke-6, Majelis Nasional diperkirakan akan memberikan suara untuk meloloskan 8 rancangan undang-undang, termasuk: Undang-Undang tentang Usaha Properti (diubah); Undang-Undang tentang Perumahan (diubah); Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (diubah); Undang-Undang tentang Telekomunikasi (diubah); Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Pertahanan Negara dan Kawasan Militer ; Undang-Undang tentang Pasukan yang Berperan serta dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Tingkat Akar Rumput; Undang-Undang tentang Identitas Diri dan Undang-Undang tentang Kearsipan (diubah).
Sedangkan untuk Undang-Undang Pertanahan (perubahan) direncanakan akan disahkan pada masa Sidang VI ini, namun karena banyaknya perbedaan pendapat pada beberapa ketentuan, maka Panitia Tetap DPR akan melaporkan kepada DPR untuk menunda waktu pengesahan pada masa sidang berikutnya guna melanjutkan pengkajian, penyempurnaan, dan peningkatan mutu.

Selain itu, Majelis Nasional juga akan membahas dan mempertimbangkan untuk mengesahkan serangkaian rancangan resolusi penting lainnya.
Sidang ke-6 Majelis Nasional ke-15 akan berlangsung dari tanggal 23 Oktober hingga 28 November 2023. Total waktu kerja Majelis Nasional adalah 22 hari, yang dilaksanakan dalam 2 tahap: Tahap 1: dari tanggal 23 Oktober hingga 10 November 2023; Tahap 2: dari tanggal 20 hingga 28 November 2023. Sidang ke-6 akan diselenggarakan dalam bentuk pertemuan terpusat di Gedung Majelis Nasional, Ibu Kota Hanoi.
Sumber
Komentar (0)