Uni Eropa mengatasi “kemacetan” dalam perjanjian berbagi data transatlantik

Uni Eropa mengatakan kesepakatan berbagi data transatlantik baru akan mulai berlaku minggu depan, sebuah langkah yang bertujuan untuk meyakinkan ribuan perusahaan tentang transfer informasi pribadi antara Eropa dan AS.

Komisi Eropa mengatakan bahwa perintah eksekutif terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden AS Joe Biden memberlakukan kewajiban privasi tambahan pada warga negara Eropa, sehingga bisnis global dapat mentransfer data dengan aman di bawah kerangka kerja baru yang mencakup pemrosesan dan penghapusan informasi pribadi yang bertanggung jawab.

Kesepakatan berbagi data transatlantik bertujuan untuk meredakan kekhawatiran bisnis di kedua belah pihak.

Pada tahun 2020, Mahkamah Eropa membatalkan perjanjian berbagi data Uni Eropa-AS (dikenal sebagai "perisai privasi"), dengan alasan bahwa aturan yang membatasi akses Washington terhadap data tidak "setara" dengan hukum Uni Eropa seperti Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa (GDPR). Dua dekade sebelumnya, Mahkamah Eropa juga telah menolak pakta transfer data lintas Atlantik.

AS terpaksa mencari cara untuk memulihkan perjanjian berbagi data guna memfasilitasi transfer data yang mudah antara kedua kawasan dari ribuan perusahaan, bisnis teknologi, bank, firma hukum, dan pembuat mobil.

Perintah eksekutif baru pemerintahan Biden menambahkan persyaratan untuk menghapus data pribadi saat tidak lagi diperlukan, perlindungan informasi saat dibagikan dengan pihak ketiga, dan kemampuan bagi warga negara Uni Eropa untuk mencari ganti rugi dalam kasus di mana data pribadi mereka diproses secara tidak benar.

Uni Eropa telah melakukan penilaiannya sendiri dan secara sepihak memutuskan bahwa konsesi terbaru AS dibenarkan secara hukum dan memberikan perlindungan yang memadai, kata para pejabat.

"Kami ingin memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan kepercayaan masyarakat Eropa. Sebagai mitra yang dekat dan sepaham, Uni Eropa dan AS dapat menemukan solusi berdasarkan nilai-nilai bersama yang sah dan dapat diterapkan dalam sistem masing-masing," ujar Didier Reynders, komisaris kehakiman Uni Eropa.

Sementara itu, para aktivis dan organisasi sosial mengkritik perjanjian tersebut sebagai cacat dan mengancam akan mengambil tindakan hukum jika peraturan baru tersebut berlaku. "Perjanjian baru ini tidak didasarkan pada perubahan signifikan apa pun, melainkan pada kepentingan politik para pihak," kata Max Schrems, seorang aktivis privasi.

Perjanjian berbagi data AS-UE akan ditinjau secara berkala, dengan tinjauan pertama dilakukan dalam waktu satu tahun sejak mulai berlaku.

(Menurut FT)

Sumber: https://vietnamnet.vn/my-eu-thao-go-nut-that-thoa-thuan-chia-se-du-lieu-xuyen-dai-tay-duong-2164032.html