Politbiro minta penerapan kebijakan 'gaji guru tertinggi'

Politbiro baru saja mengeluarkan Kesimpulan No. 91-KL/TW tentang kelanjutan implementasi Resolusi No. 29-NQ/TW, tertanggal 4 November 2013, dari Komite Sentral Partai ke-11, mengenai inovasi fundamental dan komprehensif di bidang pendidikan dan pelatihan, yang memenuhi persyaratan industrialisasi dan modernisasi dalam konteks ekonomi pasar berorientasi sosialis dan integrasi internasional. Kesimpulan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Tetap Sekretariat Luong Cuong pada 12 Agustus 2024.

Lihat kesimpulan lengkapnya DI SINI.

Politbiro meminta penerapan kebijakan bahwa gaji guru menduduki peringkat tertinggi dalam sistem skala gaji administratif dan karier dan memiliki tunjangan tambahan.

Politbiro meminta kepada komite-komite Partai di semua tingkatan, otoritas, dan organisasi sosial-politik untuk terus memahami secara menyeluruh dan secara serius dan efektif melaksanakan sudut pandang, tujuan, tugas, dan solusi yang dinyatakan dalam Resolusi 29, Resolusi Kongres Nasional ke-13 dan resolusi-resolusi Partai lainnya tentang pendidikan dan pelatihan; pada saat yang sama, fokus pada pelaksanaan dengan baik tugas-tugas khusus yang ditetapkan oleh Politbiro di waktu mendatang dalam kesimpulan di atas.

Salah satu tugas itu ialah agar Komite Partai, organisasi Partai, penguasa, pemimpin daerah dan satuan terus menerus meningkatkan kesadaran, memperkokoh tanggung jawab kepemimpinan, melaksanakan secara menyeluruh dan mendalam pandangan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan kebijakan nasional yang utama, kepentingan Partai, Negara dan seluruh rakyat; menjamin peran utama Negara, dan sekaligus menarik peran serta aktif masyarakat dalam mengembangkan kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Berfokus pada peninjauan, amandemen, penambahan, dan penyempurnaan mekanisme, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dan pelatihan, menghilangkan hambatan-hambatan, termasuk kebutuhan untuk segera mengembangkan peraturan perundang-undangan tentang guru, peraturan perundang-undangan tentang pembelajaran sepanjang hayat, strategi pengembangan pendidikan , dan regulasi tentang inovasi dalam manajemen pendidikan dan pelatihan, serta tata kelola sekolah secara ilmiah, modern, sinkron, dan saling berhubungan, konsisten dengan proses dan praktik integrasi internasional di negara kita.

Meningkatkan otonomi, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong demokrasi di lembaga pendidikan; menyempurnakan kebijakan dan mekanisme otonomi perguruan tinggi sejalan dengan tren umum dunia. Menerapkan kebijakan Sekretaris Komite Partai yang merangkap Ketua Dewan Sekolah, Dewan Perguruan Tinggi Negeri; sekaligus memperjelas fungsi, tugas, dan hubungan antara Ketua Dewan Sekolah dan Kepala Sekolah agar terdapat peraturan yang sesuai dengan kenyataan, dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah di sektor keamanan publik dan militer.

Terus meningkatkan kualitas pendidikan komprehensif di semua jenjang: prasekolah, pendidikan umum, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan politik dan ideologi bagi siswa...

Melakukan inovasi yang kuat pada mekanisme rekrutmen dan penggunaan staf di sektor pendidikan.

Terkait dengan masalah kepegawaian, Politbiro meminta agar dilaksanakan tugas pengembangan, peningkatan mutu, dan standarisasi tim guru dan pengelola pendidikan pada semua jenjang; menjamin ketersediaan jumlah guru sesuai dengan norma yang ditentukan; mengkaji mekanisme dan kebijakan mobilisasi dan rotasi guru antar daerah untuk mengatasi secara mendasar masalah kelebihan dan kekurangan guru di daerah, serta meningkatkan mutu pendidikan di daerah tertinggal.

Inovasikan manajemen guru negara secara sinkron, terkait dengan manajemen profesional dan mutu. Inovasikan mekanisme dan kebijakan secara intensif untuk menemukan, merekrut, memanfaatkan, melatih, memberi penghargaan, dan mempromosikan talenta yang bekerja di sektor pendidikan;

"Terapkan kebijakan prioritas tertinggi gaji guru dalam sistem skala gaji administratif dan berikan tunjangan tambahan sesuai dengan jenis pekerjaan dan wilayah. Dorong demokrasi, hormati kebebasan berkreasi, keahlian akademis, dan junjung tinggi etika serta tanggung jawab guru," demikian kesimpulan Politbiro.

Pastikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan minimal 20%

Selain itu, Politbiro juga meminta untuk terus berinovasi dalam mekanisme manajemen, memastikan kecukupan fasilitas dan sumber daya keuangan untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan; memastikan anggaran negara untuk pendidikan dan pelatihan minimal 20% dari total belanja anggaran negara sebagaimana tercantum dalam Resolusi No. 29-NQ/TW. Pada saat yang sama, segera menyesuaikan total belanja anggaran negara untuk pendidikan dan pelatihan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Negara memastikan pendanaan untuk pendidikan wajib, pendidikan universal, pembebasan biaya pendidikan untuk anak-anak prasekolah berusia 5 tahun dan melaksanakan tugas-tugas utama di sektor pendidikan; memprioritaskan investasi dalam pendidikan dan pelatihan di daerah etnis minoritas, pegunungan, perbatasan dan kepulauan...

Menyempurnakan mekanisme dan kebijakan penanaman modal di bidang pendidikan dan pelatihan dengan semangat negara sebagai pemeran utama, mendorong sosialisasi pendidikan, menggerakkan peran serta efektif seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; meneliti mekanisme alokasi sumber daya, beralih dari dukungan berdasarkan mekanisme alokasi rata-rata ke mekanisme pengaturan, pemberian tugas, atau penawaran negara untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berdasarkan hasil keluaran.

Politbiro juga menetapkan tugas untuk meningkatkan lingkungan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, memastikan persaingan yang adil dan transparan; memiliki mekanisme dan kebijakan yang kuat untuk mempromosikan dan mendorong pengembangan pendidikan non-publik, terutama kebijakan preferensial tentang tanah, pajak, dan kredit untuk memobilisasi sumber daya investasi untuk pendidikan dan pelatihan; menghilangkan hambatan dalam mekanisme otonomi keuangan untuk lembaga pendidikan dan pelatihan publik.

Meningkatkan kebijakan dukungan peserta didik dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui pemberian beasiswa atau keringanan biaya pendidikan bagi dunia usaha dan profesi yang memerlukan prioritas pengembangan pada semua jenjang pendidikan, memperluas jangkauan sasaran peserta didik, dan meningkatkan preferensi pemberian kredit.

Sumber: https://thanhnien.vn/bo-chinh-tri-yeu-cau-thuc-hien-chu-truong-luong-nha-giao-cao-nhat-185240814191542288.htm